Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

75% Ingin Stimulus untuk Covid-19 Ditambah

A+
A-
7
A+
A-
7
75% Ingin Stimulus untuk Covid-19 Ditambah

JAKARTA, DDTCNews—Sebanyak 75% peserta debat menginginkan dana stimulus penanganan wabah pandemi virus Corona atau Covid-19 ditambah, sementara sisanya 25% menginginkan tidak ditambah, tetapi hanya diperbaiki pengelolaannya.

Lomba debat#MariBicara DDTCNews kali ini diikuti oleh 32 peserta. Dari seluruh peserta itu, DDTCNews menetapkan Agustine Catur S. sebagai pemenang lomba debat periode 27 April-11 Mei 2020. Agustine menyugesti agar dana stimulus tersebut ditambah.

“Covid-19 merupakan masalah kesehatan yang dampaknya luas. Menyelesaikan pandemi harus jadi fokus utama pemerintah. Stimulus diperlukan sebagai kompensasi atas kebijakan pembatasan serta respons masyarakat, sehingga besaran stimulus perlu ditambah bertahap,” katanya.

Baca Juga: Cadangan Devisa Akhir Juli 2020 Kembali Meningkat

Lebih lanjut ia menjelaskan alokasi dana untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan perlindungan sektor usaha terdampak harus menjadi prioritas. Ketepatan, kecepatan, dan kesederhanaan dalam pemberian stimulus perlu terus didorong.

Di sisi lain, sambungnya, perluasan kapasitas fiskal pemerintah harus diusahakan. Semua opsi pendanaan defisit perlu dibuka, tetapi harus hati-hati. “Mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi digital dan sektor lain yang tidak terdampak dapat menambah ruang fiskal pemerintah,” katanya.

Senada dengan Agustine, M. Afsa Naufal Karim berpendapat pemerintah seharusnya memberikan stimulus lebih dari 2,5% terhadap produk domestik bruto. Dengan penambahan dana itu, pemerintah akan lebih leluasa dan lebih cepat bertindak dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sedang Difinalisasi, Bantuan Gaji Rp2,4 Juta per Orang

“Sebaiknya mengeluarkan stimulus lebih besar dari yang diberikan sekarang, seperti negara lain yang memberi stimulus lebih dari 10% agar perekonomian masyarakat tetap stabil dan bisa mengikuti aturan pemerintah yang mengharuskan kita di rumah saja,” katanya.

Agak berbeda dengan Agustine, Puspita Kirana berpendapat stimulus tidak perlu ditambah, tetapi harus dikaji ulang pengelolaannya. Kenyataannya, stimulus yang lebih besar pada kartu prakerja dibandingkan dengan sektor kesehatan membuat stimulus tidak efektif.

“Alasannya, dalam situasi pandemi yang mencetak lesunya daya beli pasar membuat masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung berupa subsidi kebutuhan primer atau tunai, sehingga ada daya beli masyarakat yang melemah dan membuat supply chain tidak berhenti,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Ini Kata Jokowi Soal Ekonomi Kuartal II/2020 yang Terkontraksi 5,32%

Topik : debat, virus corona, stimulus atasi corona
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Keysa Charity Nirwana

Selasa, 02 Juni 2020 | 03:27 WIB
Saya setuju dengan pendapat Ibu Puspita. Menurut saya, lebih baik fokus pada pengelolaannya terlebih dahulu, kemudian bisa kembali berfokus pada faktor-faktor pendukung lainnya. Karena, seperti yang saya ketahui, masyarakat banyak yang menyalahgunakan Kartu Prakerja yang sudah diberikan pemerintah. ... Baca lebih lanjut

Keysa Charity Nirwana

Selasa, 02 Juni 2020 | 03:24 WIB
Saya setuju dengan pendapat Ibu Puspita. Menurut saya, lebih baik fokus pada pengelolaannya terlebih dahulu, kemudian bisa kembali berfokus pada faktor-faktor pendukung lainnya. Karena, seperti yang saya ketahui, masyarakat banyak yang menyalahgunakan Kartu Prakerja yang sudah diberikan pemerintah. ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 24 Juli 2020 | 15:42 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 24 Juli 2020 | 12:10 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 24 Juli 2020 | 11:07 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 23 Juli 2020 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK