Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

WP Menang, Otoritas Pajak Filipina Kehilangan Rp1,92 triliun

3
3

Ilustrasi

MANILA, DDTCNews – Otoritas Pajak Filipina (The Bureau of Internal Revenue/BIR) telah kehilangan kesempatan untuk memenjarakan dan mengumpulkan 7 miliar peso Filipina atau Rp1,92 triliun dari wajib pajak pengusaha Metro Manila.

Pengadilan Banding Pajak (The Court of Tax Appeals/CTA) menerima keputusan dari salah satu divisinya yang menolak kasus penghindaran pajak Macario L. Gaw atas pembelian dan penjualan 19 hektare lahan reklamasi di Teluk Manila.

“Pengadilan memutuskan sejauh ini belum mendapatkan yurisdiksi atas kasus ini karena kesalahan verifikasi dalam permohonan BIR. Pengadilan mencatat sertifikasi tersebut mengungkap masalah yang justru tidak terkait dengan kasus Gaw,” demikian keputusan CTA, seperti dilansir dari Manila Bulletin, Jumat (28/9/2018).

Baca Juga: Pajak Dosa Alkohol & Tembakau Diusulkan Naik Lagi

Kasus ini berawal pada saat Divisi Pertama Pengadilan memutuskan adanya kasus penghindaran pajak terhadap pengusaha atas dugaan tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) karena laporan audit yang belum diverifikasi pada laporan keuangan wajib pajak.

Laporan tersebut mengungkap bahwa Gaw membeli tanah yang cukup luas di sepanjang tepi pantai Roxas Boulevard di Paranaque pada 2007-2008 senilai 4,1 miliar peso Filipina atau Rp1,12 triliun dan dijual senilai 8,4 miliar peso Filipina atau Rp2,31 triliun.

Atas penjualan itu, Kantor Pendapatan Paranaque menerbitkan Certificate Authorizing Registration (CAR) pasca Gaw membayar capital gain tax (CGT) 6% dan bea materai 1,5%.

Baca Juga: Ini 3 Yurisdiksi yang Dikeluarkan dari Daftar Pajak Non-Kooperatif UE

Namun, Divisi Penipuan Pajak BIR mengklaim pengusaha tersebut seharusnya dikenakan PPN 12% lebih tinggi dan pajak penghasilan (PPh) 32%. Pasalnya, tarif tersebut seharusnya berlaku terhadap real estate Gaw yang digunakan untuk berbisnis.

Sayangnya, Divisi Pertama Pengadilan setuju dengan anggapan Gaw bahwa transaksi itu hanya tunduk pada CGT. Ini didasarkan pada alasan properti itu adalah aset modal yang tidak digunakan dalam bisnis.

Baca Juga: Realisasi 2 Pos Perpajakan Ini Tidak Capai Target

“Pengadilan memutuskan sejauh ini belum mendapatkan yurisdiksi atas kasus ini karena kesalahan verifikasi dalam permohonan BIR. Pengadilan mencatat sertifikasi tersebut mengungkap masalah yang justru tidak terkait dengan kasus Gaw,” demikian keputusan CTA, seperti dilansir dari Manila Bulletin, Jumat (28/9/2018).

Baca Juga: Pajak Dosa Alkohol & Tembakau Diusulkan Naik Lagi

Kasus ini berawal pada saat Divisi Pertama Pengadilan memutuskan adanya kasus penghindaran pajak terhadap pengusaha atas dugaan tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) karena laporan audit yang belum diverifikasi pada laporan keuangan wajib pajak.

Laporan tersebut mengungkap bahwa Gaw membeli tanah yang cukup luas di sepanjang tepi pantai Roxas Boulevard di Paranaque pada 2007-2008 senilai 4,1 miliar peso Filipina atau Rp1,12 triliun dan dijual senilai 8,4 miliar peso Filipina atau Rp2,31 triliun.

Atas penjualan itu, Kantor Pendapatan Paranaque menerbitkan Certificate Authorizing Registration (CAR) pasca Gaw membayar capital gain tax (CGT) 6% dan bea materai 1,5%.

Baca Juga: Ini 3 Yurisdiksi yang Dikeluarkan dari Daftar Pajak Non-Kooperatif UE

Namun, Divisi Penipuan Pajak BIR mengklaim pengusaha tersebut seharusnya dikenakan PPN 12% lebih tinggi dan pajak penghasilan (PPh) 32%. Pasalnya, tarif tersebut seharusnya berlaku terhadap real estate Gaw yang digunakan untuk berbisnis.

Sayangnya, Divisi Pertama Pengadilan setuju dengan anggapan Gaw bahwa transaksi itu hanya tunduk pada CGT. Ini didasarkan pada alasan properti itu adalah aset modal yang tidak digunakan dalam bisnis.

Baca Juga: Realisasi 2 Pos Perpajakan Ini Tidak Capai Target
Topik : penghindaran pajak, Filipina
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS