BERITA TERKINI
Ilustrasi
MANILA, DDTCNews – Otoritas Pajak Filipina (The Bureau of Internal Revenue/BIR) telah kehilangan kesempatan untuk memenjarakan dan mengumpulkan 7 miliar peso Filipina atau Rp1,92 triliun dari wajib pajak pengusaha Metro Manila.
Pengadilan Banding Pajak (The Court of Tax Appeals/CTA) menerima keputusan dari salah satu divisinya yang menolak kasus penghindaran pajak Macario L. Gaw atas pembelian dan penjualan 19 hektare lahan reklamasi di Teluk Manila.
“Pengadilan memutuskan sejauh ini belum mendapatkan yurisdiksi atas kasus ini karena kesalahan verifikasi dalam permohonan BIR. Pengadilan mencatat sertifikasi tersebut mengungkap masalah yang justru tidak terkait dengan kasus Gaw,” demikian keputusan CTA, seperti dilansir dari Manila Bulletin, Jumat (28/9/2018).
Kasus ini berawal pada saat Divisi Pertama Pengadilan memutuskan adanya kasus penghindaran pajak terhadap pengusaha atas dugaan tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) karena laporan audit yang belum diverifikasi pada laporan keuangan wajib pajak.
Laporan tersebut mengungkap bahwa Gaw membeli tanah yang cukup luas di sepanjang tepi pantai Roxas Boulevard di Paranaque pada 2007-2008 senilai 4,1 miliar peso Filipina atau Rp1,12 triliun dan dijual senilai 8,4 miliar peso Filipina atau Rp2,31 triliun.
Atas penjualan itu, Kantor Pendapatan Paranaque menerbitkan Certificate Authorizing Registration (CAR) pasca Gaw membayar capital gain tax (CGT) 6% dan bea materai 1,5%.
Namun, Divisi Penipuan Pajak BIR mengklaim pengusaha tersebut seharusnya dikenakan PPN 12% lebih tinggi dan pajak penghasilan (PPh) 32%. Pasalnya, tarif tersebut seharusnya berlaku terhadap real estate Gaw yang digunakan untuk berbisnis.
Sayangnya, Divisi Pertama Pengadilan setuju dengan anggapan Gaw bahwa transaksi itu hanya tunduk pada CGT. Ini didasarkan pada alasan properti itu adalah aset modal yang tidak digunakan dalam bisnis.
