Berita
Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Wewenang Sita dan Blokir Harta WP Tersangka, Ini Penjelasan DJP

A+
A-
15
A+
A-
15
Wewenang Sita dan Blokir Harta WP Tersangka, Ini Penjelasan DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sebagai penyidik tindak pidana perpajakan, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) Ditjen Pajak (DJP) mendapat wewenang menyita dan/atau memblokir harta kekayaan tersangka. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (25/10/2021).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan tambahan wewenang itu masuk dalam perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Wewenang diberikan demi mengamankan aset tersangka.

"Pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan oleh PPNS DJP bertujuan untuk mengamankan aset tersangka sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara sehingga aset tidak hilang, dialihkan kepemilikannya, atau dipindahtangankan," kata Neilmaldrin.

Baca Juga: Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Neilmaldrin mengatakan perubahan UU KUP dalam UU HPP mengatur pelaksanaan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan tersangka tersebut termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat. Simak 'Sita-Blokir oleh Penyidik DJP Tak Terbatas Izin PN, Ini Penjelasannya'.

Selain mengenai wewenang penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaan tersangka, ada pula bahasan terkait dengan program pengampunan sukarela. Kemudian, ada bahasan tentang pelaksanaan pengawasan yang menjadi strategi optimalisasi penerimaan pajak tahun ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Harta yang Dapat Disita dan Diblokir

Berdasarkan pada bagian penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP yang masuk dalam UU HPP, penyitaan harta kekayaan tersangkap pidana perpajakan dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak.

Baca Juga: Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Harta yang dapat disita termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak lain adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sementara itu, pemblokiran dilakukan dengan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak berwenang. Pihak berwenang tersebut seperti bank, kantor pertanahan, kantor Samsat, dan lain-lain.

"Ketentuan lebih terperinci tentang UU HPP akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (DDTCNews)

Baca Juga: Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Program Pengungkapan Sukarela

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sudah tegas mengatur kriteria wajib pajak yang dapat mengikuti program pengampunan sukarela (PPS).

Skema kebijakan I dalam program PPS – untuk perolehan harta pada 1985-2015 – hanya berlaku untuk peserta tax amnesty pada 2016-2017. Skema kebijakan II PPS berlaku untuk perolehan harta periode 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.

Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk pengungkapan sukarela harta bersih periode 1985-2015 bagi peserta yang tidak mengikuti program tax amnesty. “Jadi, apabila ada wajib pajak yang tidak mengikuti kebijakan program pengungkapan sukarela maka perlakuan perpajakannya akan mengikuti ketentuan yang selama ini berlaku," terangnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

2 Kegiatan Pengawasan Pajak

Strategi pengawasan terbagi menjadi 2 kegiatan besar, yaitu pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengawasan kepatuhan material (PKM). Adapun PPM merupakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak atas perilaku pelaporan dan pembayaran masa yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan.

PKM adalah rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. ‘Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP’. (DDTCNews)

Digitalisasi SP2DK

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan digitalisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sudah dilakukan sejak tahun lalu. Menurutnya, proses tersebut masih terus berlanjut pada tahun ini.

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Menurut Neilmaldrin, digitalisasi SP2DK akan berlaku secara komprehensif. Pada saat ini, sambung dia, proses tersebut belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Penerbitan hingga pengiriman kepada wajib pajak masih menggunakan kombinasi proses manual dan digital.

“Belum sepenuhnya digital. Proses penerbitan SP2DK sampai di tangan wajib pajak masih ada proses manual,” katanya. (DDTCNews)

Cukai Minuman Berpemanis

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan minuman berpemanis yang akan dikenai cukai berlaku umum, yakni minuman berkemasan cair serta kemasan ekstrak atau serbuk. Pemerintah juga bakal menerapkan batasan kadar gula terhadap produk yang akan dijadikan barang kena cukai.

Baca Juga: Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

“Cukai minuman berpemanis dalam kemasan sudah kami presentasikan pada 2020 saat mengajukan cukai plastik,” kata Nirwala. (Bisnis Indonesia)

Tax Evasion Jadi Perhatian PPATK

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyebut pengelakan pajak (tax evasion) masih menjadi isu dominan yang diperhatikan institusinya.

Dian memproyeksi tantangan di bidang keuangan akan makin berat, termasuk soal pengelakan pajak. Oleh karena itu, penguatan kerja sama antara PPATK dan Kementerian Keuangan perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindakan tersebut.

Baca Juga: Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

"Tentu persoalan yang terkait dengan tax evasion ini merupakan isu yang sangat menjadi perhatian PPATK dan Kementerian Keuangan," katanya. (DDTCNews)

Layanan Lupa EFIN

Pemberian layanan lupa electronic filing identification number (EFIN) yang dilakukan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, pada tahun lalu mengalami kenaikan.

Sesuai dengan data dalam Laporan Tahunan 2020 Ditjen Pajak (DJP), layanan lupa EFIN yang diberikan Kring Pajak pada tahun lalu sebanyak 41.025 layanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan hingga 63,7% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya sebanyak 25.060 layanan. (DDTCNews)

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Peran Keuangan Negara Saat Krisis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut keuangan negara selalu memainkan peran besar untuk mengatasi setiap krisis yang terjadi di Indonesia.

Indonesia telah mengalami 3 krisis multidimensi, yakni krisis keuangan Asia 1997-1998, krisis ekonomi 2008, dan krisis akibat pandemi Covid-19 2020-2021. Dalam ketiga masa tersebut, lanjutnya, keuangan negara harus menjadi pelindung agar hantaman krisis tidak terlalu menekan masyarakat.

"Krisis bisa trigger-nya beda-beda tapi ujungnya semua sama, ke keuangan negara. Ini karena yang menjadi last resources selalu keuangan negara," katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, penyitaan, pemblokiran, Ditjen Pajak, DJP, UU KUP, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kemplang Pajak Hingga Rp10 Miliar, Rumah Tersangka Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

Jum'at, 03 Desember 2021 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah