Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Waktu Penundaan Pembayaran Cukai Diperpanjang Lagi Jadi 90 Hari

A+
A-
1
A+
A-
1
Waktu Penundaan Pembayaran Cukai Diperpanjang Lagi Jadi 90 Hari

Ilustrasi. Petugas Bea Cukai melakukan pengawasan aktivitas salah satu pabrik rokok. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali memperpanjang waktu penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (23/7/2021).

Melalui PMK 93/2021, pemerintah memperpanjang waktu penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai dari sebelumnya 2 bulan menjadi 90 hari. PMK tersebut merupakan perubahan kedua dari PMK 57/2017.

“untuk memberikan keberlanjutan dukungan dalam menjaga produktivitas dan arus kas pengusaha pabrik barang kena cukai di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung,” bunyi penggalan pertimbangan pemberian relaksasi dalam PMK 93/2021.

Baca Juga: Cukai Rokok Naik, Pengusaha Menjerit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK 57/2017, terhadap pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai dapat diberikan penundaan waktu selama 2 bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.

Melalui PMK 93/2021, Kementerian Keuangan memperpanjang jangka waktu penundaan tersebut menjadi 90 hari. Perpanjangan jangka waktu penundaan ini berlaku untuk dua kondisi.

Pertama, pemesanan pita cukai dengan penundaan yang belum dilakukan pembayaran cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan pada saat PMK 93/2021 berlaku (12 Juli 2021). Kedua, pemesanan pita cukai dengan penundaan yang diajukan pada saat PMK 93/2021 berlaku hingga 31 Oktober 2021.

Baca Juga: WP Badan Pakai PPh Final UMKM? Dirjen Pajak Sebut Ada Batas Waktunya

Selain mengenai penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, ada pula bahasan mengenai realisasi restitusi hingga semester I/2021 dan kinerja tax ratio Indonesia.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Penyerahan Jaminan

Penundaan jangka waktu 90 hari dapat diberikan setelah Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kanwil Bea dan Cukai menetapkan keputusan pemberian penundaan berdasarkan pada permohonan pengusaha pabrik. Selain itu, pengusaha pabrik menyerahkan jaminan yang akan dipergunakan untuk jangka waktu penundaan 90 hari.

Terhadap pemesanan pita cukai dengan penundaan yang jatuh tempo penundaannya melewati 31 Desember 2021, Kementerian Keuangan menetapkan jatuh tempo penundaan pada tanggal 31 Desember 2021. (DDTCNews)

Baca Juga: Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Realisasi Restitusi Pajak Semester I/2021

Realisasi restitusi pajak sepanjang semester I/2021 senilai Rp 110,79 triliun. Realisasi tersebut sekaligus menunjukkan kenaikan sekitar 15,87% dari performa pada semester I/2020 senilai Rp 93,21 triliun.

Restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) senilai Rp74,1 triliun atau tumbuh 8,65% secara tahunan. Kemudian, restitusi pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan senilai Rp31,3 triliun atau naik 31,28% secara tahunan. Adapun sisanya berasal dari jenis pajak lainnya. (Kontan)

Tax Ratio Indonesia

Berdasarkan pada data yang dipublikasikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021, tax ratio Indonesia tercatat mencapai 11,6% dan hanya lebih tinggi dibandingkan dengan Laos dan Bhutan.

Baca Juga: Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

"Tax ratio Indonesia menurun 0,4 poin persentase dari 12% pada 2018 menjadi 11,6% pada 2019. Bila dibandingkan dengan 2007, tax ratio Indonesia menurun 0,6 poin persentase," tulis OECD dalam laporannya.

Bila dibandingkan dengan rata-rata tax ratio Asia dan Pasifik, tax ratio Indonesia juga tercatat jauh berada di bawah rata-rata. OECD mencatat rata-rata tax ratio 24 negara Asia dan Pasifik yang disurvei mencapai 21%. Simak ‘OECD: Tax Ratio RI Terendah Ketiga di 24 Negara Asia dan Pasifik’. (DDTCNews)

Pengawasan Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pengawasan kepatuhan materiel dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Sinergi dengan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) serta Ditjen Anggaran (DJA) juga terus diperkuat.

Baca Juga: Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

“Kami tetap melakukan pengawasan kepatuhan terhadap wajib pajak secara materiel [dengan] memanfaatkan data dan informasi yang terus menerus kami kumpulkan dan kami kelola,” ujar Suryo.

Suryo mengatakan pengawasan kepatuhan materiel wajib pajak menjadi bagian dari upaya optimalisasi penerimaan, khususnya pada semester II/2021. Pemerintah memproyeksi penerimaan pajak tahun ini akan mencapai Rp1.176,3 triliun atau setara 95,7% dari target Rp1.229,6 triliun. (DDTCNews)

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) atas barang dan bahan yang diimpor oleh 42 sektor industri yang produktivitasnya terdampak pandemi Covid-19. Perincian sektor industri yang mendapatkan fasilitas BM DTP itu tertuang dalam lampiran PMK 68/2021.

Baca Juga: DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

Pemerintah memberikan fasilitas BM DTP untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor industri tertentu. Pemerintah juga ingin menjamin ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja. Simak ‘Pemerintah Beri Fasilitas Bea Masuk DTP untuk 42 Sektor Industri’. (DDTCNews)

Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, baik global maupun domestik. Selain itu, keputusan tersebut sejalan dengan perlunya menjaga nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang tetap rendah. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Gandeng Bea Cukai, Kemenperin Optimalkan Serapan Tembakau Lokal

Topik : berita pajak hari ini, berita perpajakan hari ini, cukai, pita cukai, PMK 93/2021, PMK 57/2017

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 September 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Modus Baru Peredaran Rokok Ilegal Terus Bermunculan, Begini Sikap DJBC

Minggu, 12 September 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Pemerintah Dorong Semua Produsen Rokok Beroperasi Secara Legal

Minggu, 12 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Pengenaan Cukai Plastik

Sabtu, 11 September 2021 | 10:30 WIB
SELANDIA BARU

Permintaan Menyusut, Pengusaha Bir Minta Relaksasi Cukai

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah