Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Wah, Kewenangan Kemenkeu dalam Pembiayaan Kini Bertambah

A+
A-
2
A+
A-
2
Wah, Kewenangan Kemenkeu dalam Pembiayaan Kini Bertambah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Kemenkeu kini berwenang menetapkan perubahan perincian pembiayaan anggaran dari perubahan pagu pemberian pinjaman ke BUMN dan pemda. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj)

JAKARTA, DDTCNews - Kewenangan Kementerian Keuangan dalam aspek pembiayaan anggaran di tengah pandemi Covid-19 semakin meluas dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020 yang merevisi Perpres No. 54/2020.

Pasal 8 Perpres No. 72/2020 memasukkan klausul baru dalam aspek pembiayaan yang menggantikan Pasal 8 perpres sebelumnya. "Pergeseran rincian pembiayaan anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan," bunyi beleid tersebut, seperti dikutip Kamis (2/7/2020).

Pada Pasal 8 Perpres No. 54/2020, kewenangan Menteri Keuangan dalam aspek pembiayaan anggaran diatur lebih terperinci, tidak selonggar yang diatur pada Perpres No. 72/2020.

Baca Juga: Dukung Pembiayaan Rumah, Pemerintah Salurkan Rp1,75 Triliun Kepada SMF

Pada Pasal 8 Perpres No. 72/2020, Kementerian Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan perubahan perincian pembiayaan anggaran yang berasal dari perubahan pagu pemberian pinjaman kepada badan usaha milik negara (BUMN) atau pemerintah daerah (pemda).

Pada Perpres No. 54/2020, perubahan perincian pembiayaan dari perubahan pagu pinjaman ini harus dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni akibat penambahan pagu pemberian pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan.

Kemudian akibat penambahan pagu pinjaman 2019 yang tidak terserap, akibat pengurangan pagu pagu pemberian pinjaman, dan/atau akibat pengesahan atas pemberian pinjaman luar negeri yang telah habis waktu (closing date).

Baca Juga: Jokowi Minta LPDB Segera Cairkan Rp1 Triliun untuk UMKM

Pada Perpres No. 72/2020, alokasi pembiayaan meningkat dari Rp852,93 triliun menjadi Rp1.039,21 triliun seiring dengan meningkatnya defisit anggaran. Pembiayaan utang tercatat meningkat dari Rp1.006,4 triliun menjadi Rp1.220,46 triliun.

Pembiayaan investasi tercatat meningkat dari Rp229,32 triliun menjadi Rp257,1 triliun. Secara lebih terperinci, investasi kepada BUMN tercatat meningkat hampir dua kali lipat dari Rp15,98 triliun menjadi Rp31,48 triliun. (Bsi)

Baca Juga: Kepala BKF: Postur APBN 2020 Enggak Akan Berubah Lagi
Topik : kewenangan menkeu, pembiayaan, pinjaman BUMN, Perpres 72/2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 19 Maret 2020 | 11:15 WIB
KINERJA FISKAL 2020
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021