Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, DJP Sudah Dapatkan Data WP yang Belum Laporkan Asetnya

2
2

Kasubdit Pertukaran Informasi Direktorat Perpajakan Internasional DJP Leli Listianawati. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Banyaknya data yang masuk melalui implementasi automatic exchange of information (AEoI) mulai membuahkan hasil. Ditjen Pajak (DJP) mulai mengendus ketidakpatuhan WNI dalam melaporkan aset keuangan di luar negeri.

Kasubdit Pertukaran Informasi Direktorat Perpajakan Internasional DJP Leli Listianawati mengatakan data AEoI mengkonfirmasi masih adanya potensi ketidakpatuhan WNI dalam melaporkan asetnya di luar negeri pascaimplementasi program pengampunan pajak.

Dia menjelaskan setelah program tax amnesty selesai, DJP melakukan kajian atas studi yang dilakukan McKinsey pada Desember 2014 mengenai aset under management WNI di luar negeri. Studi tersebut kemudian dikomparasi dengan data hasil tax amnesty.

Baca Juga: Ditjen Pajak Intensifkan Penyidikan

Meskipun tidak menyebut jumlah pasti, Leli menyebut terdapat selisih antara hasil studi McKinsey dengan realisasi deklarasi dan repatriasi luar negeri dalam program pengampunan pajak. Selisih yang didapat ternyata tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan data hasil AEoI.

“Masih ada selisih berdasarkan data McKinsey dengan hasil tax amnesty. Ternyata, selisih tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita terima dengan data AEoI pada 2018,” katanya dalam Seminar Nasional Perpajakan 2019 di Kantor Pusat DJP, Kamis (14/3/2019).

Leli menyebutkan data yang masuk melalui AEoI pada tahun lalu mencapai Rp1.300 triliun. DJP akan menggunakan data tersebut untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Namun, agenda penggunaan data hasil AEoI tersebut akan digunakan secara hati-hati. Pasalnya, data wajib pajak melalui skema AEoI masuk dalam kategori dokumen rahasia yang harus dilindungi oleh DJP.

Baca Juga: Sekitar 90.000 WP Badan Diminta Unggah Kembali Lampiran SPT

“Jadi benar memang ada yang belum melaporkan juga aset keuangannya. Masih belum dilaporkan baik dalam SPT dan tax amnesty. Namun, DJP juga harus melindungi kerahasiaan informasi ini sesuai syarat yang harus dipenuhi untuk bisa bertukar informasi,” imbuhnya.(kaw)

Dia menjelaskan setelah program tax amnesty selesai, DJP melakukan kajian atas studi yang dilakukan McKinsey pada Desember 2014 mengenai aset under management WNI di luar negeri. Studi tersebut kemudian dikomparasi dengan data hasil tax amnesty.

Baca Juga: Ditjen Pajak Intensifkan Penyidikan

Meskipun tidak menyebut jumlah pasti, Leli menyebut terdapat selisih antara hasil studi McKinsey dengan realisasi deklarasi dan repatriasi luar negeri dalam program pengampunan pajak. Selisih yang didapat ternyata tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan data hasil AEoI.

“Masih ada selisih berdasarkan data McKinsey dengan hasil tax amnesty. Ternyata, selisih tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita terima dengan data AEoI pada 2018,” katanya dalam Seminar Nasional Perpajakan 2019 di Kantor Pusat DJP, Kamis (14/3/2019).

Leli menyebutkan data yang masuk melalui AEoI pada tahun lalu mencapai Rp1.300 triliun. DJP akan menggunakan data tersebut untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Namun, agenda penggunaan data hasil AEoI tersebut akan digunakan secara hati-hati. Pasalnya, data wajib pajak melalui skema AEoI masuk dalam kategori dokumen rahasia yang harus dilindungi oleh DJP.

Baca Juga: Sekitar 90.000 WP Badan Diminta Unggah Kembali Lampiran SPT

“Jadi benar memang ada yang belum melaporkan juga aset keuangannya. Masih belum dilaporkan baik dalam SPT dan tax amnesty. Namun, DJP juga harus melindungi kerahasiaan informasi ini sesuai syarat yang harus dipenuhi untuk bisa bertukar informasi,” imbuhnya.(kaw)

Topik : tax amnesty, ditjen pajak, kepatuhan formal, AEoI
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK