Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Wacana Penegakan Hukum Pajak di Tengah Pandemi

A+
A-
1050
A+
A-
1050
Wacana Penegakan Hukum Pajak di Tengah Pandemi

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah memberikan dampak negatif bagi kondisi perekonomian nasional. Hal itu ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemiskinan di Indonesia.

Atas berbagai dampak negatif tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan paket kebijakan relaksasi untuk menangani Covid-19. Salah satu kebijakan itu difokuskan pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai total Rp402,45 triliun.

Apabila dicermati, kinerja penerimaan pajak terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, terlepas dari adanya pandemi Covid-19. Hal ini ditandai dengan capaian tax ratio Indonesia yang terus menurun dari 11,6% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2019.

Salah satu penyebabnya adalah kepatuhan pajak yang rendah. Hal ini bisa dipicu rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk taat pajak melalui penegakan hukum.

Memang, dalam masa pandemi Covid-19 ini, isu penegakan hukum pajak seakan dinomorduakan. Isu utama adalah relaksasi. Akan tetapi, harus disadari bahwa isu relaksasi itu hanyalah sementara. Untuk menggarap isu penegakan hukum itu, paling tidak ada beberapa alasan.

Pertama, besarnya potensi pajak yang belum dioptimalkan. Pada 2019, realisasi penerimaan pajak hanya 80,29% dari target Rp 1.577,6 triliun. Itu berarti, masih terdapat potensi pajak yang belum dibayarkan, beriringan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak.

Hal ini juga terlihat dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi non-karyawan, yang pada 2018 hanya 45,91% dari 332.999 wajib pajak. Pada saat yang sama, jumlah keseluruhan wajib pajak terus bertambah, dari 30 juta pada 2015 menjadi 42 juta pada 2019.

Kedua, lamanya proses penanganan perkara pidana pajak. Selama 2019, rata-rata proses penyidikan pidana pajak adalah 18 bulan. Hal itu lebih lama dibanding dengan penanganan perkara dalam penyidikan Kepolisian, yang dibatasi hanya 120 hari dalam perkara sangat sulit.

Salah satu sebabnya adalah keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak (DJP) yang hanya 616 orang pada 2018. Padahal perkara yang ditangani terus meningkat. Hal ini berdampak pada kurangnya pembuktian dalam putusan hakim.

Pada 2018, dari 127 berkas P-21 hasil penyidikan, hanya 35 perkara yang berhasil divonis hakim (Laporan Tahunan Kementerian Keuangan, 2018). Oleh sebab itu, perlu dilakukan optimalisasi penegakan hukum pajak kepada wajib pajak.

Penagihan dan Pemeriksaan
BERDASARKAN uraian tersebut, upaya optimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum pajak dapat ditempuh dengan beberapa hal. Pertama, penagihan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak terdaftar, tetapi belum melaporkan dan membayarkan pajak.

Kedua, penguatan kapasitas dan kualitas PPNS Dirjen Pajak dalam menangani perkara pajak. Dengan demikian, perkara pajak tidak hanya ditangani secara cepat, tetapi juga memiliki kekuatan hukum dan pembuktian di muka pengadilan.

Bersumber pada uraian tersebut, dapat disimpulkan urgensi optimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum karena beberapa sebab, yakni pandemi Covid-19, rendahnya kepatuhan pajak, besarnya potensi yang belum dioptimalkan, dan lamanya waktu penanganan perkara pajak.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengoptimalkan penagihan dan pemeriksaan wajib pajak yang belum melapor dan membayarkan pajak dan penguatan kapasitas PPNS DJP dalam menangani perkara pajak. Dengan demikian, pajak dapat berdampak dalam pemulihan ekonomi nasional.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2020, lomba menulis pajak, penegakan hukum pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menunggu Terobosan Goverment e-Marketplace

Jum'at, 20 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Tiga Cara Memulihkan Penerimaan Pascapandemi

Kamis, 19 November 2020 | 10:24 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menakar Relaksasi untuk Menghindari Depresi

Rabu, 18 November 2020 | 10:23 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Persoalan di Balik DGT-Form selama Pandemi

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial