Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

UMKM Dukung RUU Reformasi Pajak, Ini Alasannya

0
0

Ilustrasi. 

MALACANANG, DDTCNews – Sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Filipina mendukung reformasi pajak yang termaktub dalam rancangan undang-undang (RUU) Tax Reform for Attracting Better and High-Quality Opportunities (TRABAHO) yang tertunda di Kongres.

Asisten Menteri Keuangan Filipina Antonio Lambino III menyebutkan hampir seluruh UMKM mendukung RUU TRABAHO. Menurutnya, pelaku UMKM memandang beleid tersebut sebagai kebijakan penting dalam pembangunan negara.

“Sebanyak 91% pelaku UMKM mendukung RUU TRABAHO. Pasalnya beleid itu bertujuan untuk merasionalisasi insentif fiskal terutama untuk UMKM yang menyumbang lebih dari 99% bisnis lokal dan 63% lapangan pekerjaan,” ungkapnya seperti dikutip pada Jumat (26/4/2019).

Baca Juga: Tarif Travel Tax Bakal Turun

Selain mendukung RUU TRABAHO, pelaku UMKM juga mengusulkan sejumlah rekomendasi dianggap mampu meningkatkan kemudahan berbisnis di Filipina, sekaligus usulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Sebagai informasi, RUU TRABAHO merupakan paket kedua dari Program Reformasi Pajak Komprehensif (CTRP) pemerintahan Duterte yang juga bertujuan untuk mengurangi tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Paket pertama CTRP yaitu UU Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) mulai berlaku Januari 2018 dan menurunkan tarif PPh orang pribadi untuk kepentingan 99% pembayar pajak. Namun, UU TRAIN menaikkan tarif cukai produk tembakau, bahan bakar, mobil dan minuman manis untuk mendukung kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan dan memperluas basis pendapatan.

Baca Juga: Reformasi Pajak Bukan untuk Takuti Investor

Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez III sebelumnya sempat menyebutkan pengurangan PPh badan akan menguntungkan lebih dari 99% perusahaan, tetapi sebagian kecil bisnis telah menentang langkah merasionalisasi insentif fiskal yang telah lama memberi keuntungan.

Dominguez menilai PPh badan secara bertahap akan berkurang dari 30% menjadi 20% untuk membawa Filipina lebih dekat dengan rata-rata regional. Dia menjelaskan tarif PPh badan lebih tinggi dari negara sekitarnya yaitu sekitar 30% hanya akan memberi hambatan pada sektor investasi.

“Selama bertahun-tahun, pemerintah telah mengandalkan pemberian insentif fiskal sebagai sarana untuk menarik investasi asing langsung (FDI),” paparnya, seperti dilansir business.mb.com.ph.

Baca Juga: Sebelum Dapat Izin Kerja, Pekerja Asing Wajib Ber-NPWP

“Sebanyak 91% pelaku UMKM mendukung RUU TRABAHO. Pasalnya beleid itu bertujuan untuk merasionalisasi insentif fiskal terutama untuk UMKM yang menyumbang lebih dari 99% bisnis lokal dan 63% lapangan pekerjaan,” ungkapnya seperti dikutip pada Jumat (26/4/2019).

Baca Juga: Tarif Travel Tax Bakal Turun

Selain mendukung RUU TRABAHO, pelaku UMKM juga mengusulkan sejumlah rekomendasi dianggap mampu meningkatkan kemudahan berbisnis di Filipina, sekaligus usulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Sebagai informasi, RUU TRABAHO merupakan paket kedua dari Program Reformasi Pajak Komprehensif (CTRP) pemerintahan Duterte yang juga bertujuan untuk mengurangi tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Paket pertama CTRP yaitu UU Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) mulai berlaku Januari 2018 dan menurunkan tarif PPh orang pribadi untuk kepentingan 99% pembayar pajak. Namun, UU TRAIN menaikkan tarif cukai produk tembakau, bahan bakar, mobil dan minuman manis untuk mendukung kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan dan memperluas basis pendapatan.

Baca Juga: Reformasi Pajak Bukan untuk Takuti Investor

Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez III sebelumnya sempat menyebutkan pengurangan PPh badan akan menguntungkan lebih dari 99% perusahaan, tetapi sebagian kecil bisnis telah menentang langkah merasionalisasi insentif fiskal yang telah lama memberi keuntungan.

Dominguez menilai PPh badan secara bertahap akan berkurang dari 30% menjadi 20% untuk membawa Filipina lebih dekat dengan rata-rata regional. Dia menjelaskan tarif PPh badan lebih tinggi dari negara sekitarnya yaitu sekitar 30% hanya akan memberi hambatan pada sektor investasi.

“Selama bertahun-tahun, pemerintah telah mengandalkan pemberian insentif fiskal sebagai sarana untuk menarik investasi asing langsung (FDI),” paparnya, seperti dilansir business.mb.com.ph.

Baca Juga: Sebelum Dapat Izin Kerja, Pekerja Asing Wajib Ber-NPWP
Topik : Filipina, reformasi pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 19:35 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 22 Agustus 2019 | 11:31 WIB
PRANCIS
Kamis, 22 Agustus 2019 | 11:13 WIB
MALAYSIA
Rabu, 21 Agustus 2019 | 18:50 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG