Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

UMKM Dukung RUU Reformasi Pajak, Ini Alasannya

A+
A-
0
A+
A-
0
UMKM Dukung RUU Reformasi Pajak, Ini Alasannya

Ilustrasi. 

MALACANANG, DDTCNews – Sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Filipina mendukung reformasi pajak yang termaktub dalam rancangan undang-undang (RUU) Tax Reform for Attracting Better and High-Quality Opportunities (TRABAHO) yang tertunda di Kongres.

Asisten Menteri Keuangan Filipina Antonio Lambino III menyebutkan hampir seluruh UMKM mendukung RUU TRABAHO. Menurutnya, pelaku UMKM memandang beleid tersebut sebagai kebijakan penting dalam pembangunan negara.

“Sebanyak 91% pelaku UMKM mendukung RUU TRABAHO. Pasalnya beleid itu bertujuan untuk merasionalisasi insentif fiskal terutama untuk UMKM yang menyumbang lebih dari 99% bisnis lokal dan 63% lapangan pekerjaan,” ungkapnya seperti dikutip pada Jumat (26/4/2019).

Baca Juga: Meninjau Unsur Ekonomi Politik dalam Reformasi Pajak

Selain mendukung RUU TRABAHO, pelaku UMKM juga mengusulkan sejumlah rekomendasi dianggap mampu meningkatkan kemudahan berbisnis di Filipina, sekaligus usulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Sebagai informasi, RUU TRABAHO merupakan paket kedua dari Program Reformasi Pajak Komprehensif (CTRP) pemerintahan Duterte yang juga bertujuan untuk mengurangi tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Paket pertama CTRP yaitu UU Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) mulai berlaku Januari 2018 dan menurunkan tarif PPh orang pribadi untuk kepentingan 99% pembayar pajak. Namun, UU TRAIN menaikkan tarif cukai produk tembakau, bahan bakar, mobil dan minuman manis untuk mendukung kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan dan memperluas basis pendapatan.

Baca Juga: Begini Strategi Menyukseskan Reformasi Pajak Menurut OECD

Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez III sebelumnya sempat menyebutkan pengurangan PPh badan akan menguntungkan lebih dari 99% perusahaan, tetapi sebagian kecil bisnis telah menentang langkah merasionalisasi insentif fiskal yang telah lama memberi keuntungan.

Dominguez menilai PPh badan secara bertahap akan berkurang dari 30% menjadi 20% untuk membawa Filipina lebih dekat dengan rata-rata regional. Dia menjelaskan tarif PPh badan lebih tinggi dari negara sekitarnya yaitu sekitar 30% hanya akan memberi hambatan pada sektor investasi.

“Selama bertahun-tahun, pemerintah telah mengandalkan pemberian insentif fiskal sebagai sarana untuk menarik investasi asing langsung (FDI),” paparnya, seperti dilansir business.mb.com.ph.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Bakal Dipangkas, DPR Minta Pajak Digital Dikejar
Topik : Filipina, reformasi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Januari 2020 | 07:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:00 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH