Tren Jumlah Sengketa Pajak yang Diselesaikan Melalui MAP Meningkat

PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat jumlah kasus sengketa pajak baru yang bakal diselesaikan melalui mutual agreement procedure (MAP) mengalami kenaikan pada 2019.

Berdasarkan catatan OECD, terdapat 2.700 sengketa pajak baru antara korporasi dan otoritas pajak yang hendak diselesaikan melalui MAP. Sengketa pajak yang terkait dengan transfer pricing tercatat meningkat 20% dari 2018, sedangkan untuk nontransfer pricing naik 10%.

"Dengan ini, kasus sengketa pajak meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan 2016. Tren kenaikan ini kemungkinan besar akan berlanjut pada 2020," tulis OECD dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/11/2020).

Menurut OECD, tren peningkatan aktivitas penyelesaian sengketa pajak melalui MAP di antaranya disebabkan oleh globalisasi ekonomi dan makin tingginya kepercayaan wajib pajak dan terhadap mekanisme MAP.

Selain itu, OECD mencatat kasus sengketa pajak yang berhasil diselesaikan melalui MAP mengalami peningkatan pada 2019. Meski begitu, pertumbuhan jumlah kasus yang telah diselesaikan melalui MAP lebih rendah ketimbang pertumbuhan jumlah kasus baru.

“Hal ini mengakibatkan beban sengketa pajak perlu diselesaikan melalui MAP yang ditanggung oleh otoritas pajak makin banyak,” sebut OECD.

Secara sederhana, MAP merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda, atau adanya indikasi tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B atau sengketa transfer pricing.

Selain itu, MAP juga merupakan solusi penyelesaian sengketa ‘spesial’ di luar ranah penyelesaian sengketa domestik, seperti keberatan atau banding. MAP dianggap spesial karena merupakan proses konsultasi, bukan litigasi. (rig)