Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tren Belanja Perpajakan Indonesia di Tiap Sektor Ekonomi, Seperti Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Tren Belanja Perpajakan Indonesia di Tiap Sektor Ekonomi, Seperti Apa?

BELANJA perpajakan (tax expenditure) menurut OECD, adalah transfer sumber daya kepada publik tanpa memberikan bantuan atau belanja langsung (direct transfer), melainkan melalui pengurangan kewajiban perpajakan dengan ketentuan perpajakan tertentu.

Sementara itu, pemerintah Indonesia mendefinisikan belanja perpajakan sebagai penerimaan yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system).

Dengan kata lain, belanja perpajakan dapat memengaruhi kondisi keuangan negara, sekaligus memengaruhi kemampuan membiayai pembangunan. Untuk itu, belanja perpajakan umumnya menyasar sebagian subjek dan objek pajak tertentu.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp12,68 Triliun untuk Subsidi Pajak 2022

Tabel berikut menggambarkan proporsi estimasi belanja perpajakan di Indonesia sejak 2016 hingga 2018 berdasarkan sektor ekonomi. Untuk mengestimasi besaran belanja perpajakan, metode yang digunakan adalah metode revenue forgone.

Metode ini mengasumsikan estimasi yang dilakukan bersifat statis. Artinya, estimasi penurunan penerimaan pajak pemerintah tidak memperhitungkan perubahan perilaku masyarakat, dampak ekonomi, dan perubahan kebijakan pemerintah lainnya.

Tabel 1 Distribusi Belanja Perpajakan Indonesia 2016-2018 Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 'Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017' & 'Laporan Belanja Perpajakan 2018'

Baca Juga: Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia 5 Tahun Terakhir


Berdasarkan tabel tersebut, sektor manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menerima fasilitas perpajakan sejak 2016. Bukan tanpa alasan, pemerintah jorjoran memberikan fasilitas perpajakan untuk sektor manufaktur.

Menurut Kementerian Perindustrian, industri pengolahan memiliki andil yang cukup besar dalam menyumbangkan pajak nonmigas setiap tahunnya di antaranya industri logam dasar, tekstil dan pakaian jadi, serta alat angkutan.

Baca Juga: Simak di Sini, Tren Adopsi Teknologi Baru dalam Administrasi Pajak

Kementerian Perindustrian juga menyebutkan total nilai ekspor sektor manufaktur hingga akhir 2018 mencapai US$130,74 miliar, naik 4,51% dari realisasi 2017. Sektor manufaktur juga menyumbang 72,28% dari total ekspor nasional.

Belanja perpajakan pernah diulas DDTC melalui working paper bertajuk ‘Tax Expenditure Atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi Bagi Indonesia’. Dalam working paper itu disebutkan belanja perpajakan tidak hanya dilihat dari besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah, tetapi dapat dilihat juga dari evaluasi dan rasionalisasi di baliknya.

Untuk itu, pemerintah perlu mengidentifikasi siapa, kelompok mana, atau sektor ekonomi mana yang paling diuntungkan, yang dalam hal ini merupakan sektor manufaktur sebagai penyumbang kontribusi ekonomi Indonesia yang konsisten.

Baca Juga: Daftar 5 Sektor Ekonomi yang Paling Banyak Nikmati Fasilitas Pajak

Topik : narasi data, statistik pajak, belanja perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Terobosan Berbagai Negara Tingkatkan Penerimaan Pajak pada Era Pandemi

Jum'at, 19 Maret 2021 | 15:45 WIB
INSENTIF FISKAL

Belanja Perpajakan Bisa Lebih Rendah Meski Banyak Insentif

Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK

Bagaimana Komposisi SDM Otoritas Pajak Berdasarkan Gender?

Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

Bagaimana Tren Hasil Permohonan MAP Secara Global? Simak Datanya

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi