PERIMBANGAN KEUANGAN

Transfer ke Daerah Hampir Rp800 Triliun, Sri Mulyani Minta Ini

Dian Kurniati | Selasa, 08 Juni 2021 | 15:14 WIB
Transfer ke Daerah Hampir Rp800 Triliun, Sri Mulyani Minta Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Sri Mulyani mengatakan TKDD menjadi salah satu pos belanja dalam APBN yang diarahkan untuk mendorong terlaksananya program-program pembangunan di daerah. Adapun pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp795,5 triliun.

"Belanja TKDD mendekati Rp800 triliun.Rakyat mestinya memahami untuk bisa ikut mengawasi, ikut memberikan masukan bagi pemda untuk bagaimana anggaran itu dibelanjakan," katanya, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga:
Kemenkeu Catat Realisasi Pembiayaan Utang Kuartal I Turun 53 Persen

Kemenkeu, sambungnya, akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembelanjaan APBN dan APBD. Pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran dalam memastikan pembelanjaan setiap rupiah APBN dan APBD memberikan manfaat pada pembangunan dan perekonomian.

Sri Mulyani mengaku senang karena Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengadakan lomba Bedah Data APBD. Menurutnya, lomba-lomba tersebut akan membuat masyarakat makin memahami dan tertarik kepada APBN dan APBD.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebut pola-pola belanja pada pemda hingga saat ini menjadi keprihatinan tersendiri. Dia beralasan rata-rata realisasi belanja APBD hingga April 2021 hanya 12,7% dari pagu, jauh di bawah pemerintah pusat yang mencapai 40% dari pagu.

Baca Juga:
Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.262,1 Triliun pada Akhir Maret 2024

Selain itu, dia juga menyayangkan porsi belanja pada APBD yang masih didominasi belanja pegawai, baik melalui gaji, honor, atau perjalanan dinas. Porsinya mencapai 58%. Sementara rata-rata belanja modal masih sangat kecil, yakni sekitar 5%-6%, dan belum mempertimbangkan belanja produktif atau tidak.

“Ini yang menjadi trigger kenapa kami ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholders kami," ujarnya.

Hingga akhir April 2021, Kemenkeu mencatat realisasi TKDD baru mencapai Rp233,21 triliun atau 29,3% dari pagu Rp795,5 triliun. Realisasi itu lebih rendah 3,4% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama 2020 senilai Rp241,3 triliun atau 31,6% dari pagu. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 30 April 2024 | 09:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.262,1 Triliun pada Akhir Maret 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI