BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Rabu (4/10) kabar datang dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang masih memiliki waktu tiga bulan untuk memenuhi target penerimaan pajak 2017 yang mencapai Rp1.283,6. Hingga September 2017 penerimaan pajak telah mencapai 60% atau sekitar Rp770,16 trilun.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi optimis bisa mendapatkan 40% dari target pendapatan yang tersisa untuk tahun pajak 2017. Salah satu yang tengah disiapkan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perdagangan elektronik atau e-commerce. Dengan peraturan ini nantinya perusahaan yang menjual melalui situs tetap harus membayarkan pajak ke Indonesia.
Selain itu pemerintah akan menggenjot penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ken menyebut bahwa paradigma masyarakat saat ini senang untuk menghabiskan waktu dengan makan, berpariwisata, dan kegiatan lain di luar menyimpan uang.
Berita lainnya mengenai investor yang masih mengeluhkan regulasi dan sistem pajak Indonesia yang masih memberatkan dan memperlambat investasi. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Munculnya paket kebijakan ekonomi ke-16 yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah dinilai akan membuat investor semakin mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Associate Director Special Project Group I Summarecon Albert Cheong mengatakan regulasi di Indonesia semakin mempermudah investor untuk masuk ke Indonesia, baik pemain lama maupun startup. Meski sudah lebih mudah, tetapi Albert menilai masih ada regulasi yang memperlambat investasi, yakni pajak. Albert mengatakan, perihal pajak di Indonesia dinilai investor membingungkan dan membuat investor merasa tidak aman.
Pemerintah masih menggodok aturan pajak kontrak bagi hasil gross split. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan akan ada pembebasan pajak eksplorasi dan eksploitasi. Hanya saja, untuk ekspolitasi sampai proyek sudah menghasilkan profit. Menurutnya untuk eksplorasi, tidak akan dibebani pajak. Namun, apabila berhasil dan menghasilkan revenue, maka biaya operasional akan diakumulasikan dan akan menjadi pengurang pajak dari penghasilannya. Sementara untuk eksploitasi akan ada fasilitas insentif pajak sampai memberikan hasil optimal.
Kalangan pengusaha mengusulkan pemerintah untuk menetapkan insentif perpajakan yang berpihak terhadap kegiatan produksi manufaktur. Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik Ali Soebroto mengusulkan pemerintah mulai menggulirkan tax rebate kepada pabrikan yang mengekspor produknya. Menurutnya, insentif perpajakan tersebut lebih menarik ketimbang tax allowance. Basis penghitungan potongan pajak pada tax rebate merujuk kepada pajak pertambahan nilai. Sementara itu, objek pemotongan pada tax allowance dan tax holiday merupakan pajak penghasilan badan.
Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,1% tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan prediksi Bank Dunia mempertimbangkan pengurangan subsidi yang dialihkan ke sektor lain. Apabila tidak dilakukan maka anggaran tersebut tidak memberikan dampak signifikan yang memacu pertumbuhan ekonomi.
