Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ternyata Pengalihan Laba Perusahaan Multinasional Banyak ke Negara Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Ternyata Pengalihan Laba Perusahaan Multinasional Banyak ke Negara Ini

Ilustrasi. 

BRUSSELS, DDTCNews – Kelompok kiri di Parlemen Eropa merilis hasil penelitian praktik pengalihan laba perusahaan multinasional yang ikut melibatkan negara anggota Uni Eropa.

Ekonom Petr Jansk mengatakan hasil penelitian menunjukkan keuntungan perusahaan multinasional yang beralih ke negara suaka pajak pada 2016 mencapai US$1 triliun. Sebanyak 22% diantaranya atau setara US$215 miliar dialihkan ke yurisdiksi suaka pajak yang merupakan anggota Uni Eropa.

"Dua pertiga atau 18 dari 27 negara anggota Uni Eropa merugi karena adanya pengalihan keuntungan oleh perusahaan multinasional," katanya, dikutip pada Kamis (1/7/2021).

Baca Juga: Sanksi Administrasi yang Dapat Dikurangkan atau Dihapus oleh DJP

Jansk menuturkan Belanda menjadi tempat pengalihan laba terbesar, yakni mencapai US$140 miliar pada 2016. Hal tersebut membuat posisi Belanda sebagai yurisdiksi penting untuk perencanaan pajak di kawasan Uni Eropa.

Posisi kedua ditempati Irlandia yang ditaksir menampung pengalihan laba perusahaan senilai US$28 miliar. Peringkat ketiga diisi Luksemburg sebagai saluran melakukan praktik pengalihan laba senilai US$18 miliar.

Akibat praktik tersebut, negara besar Eropa kehilangan potensi penerimaan secara signifikan. Jerman dan Prancis menjadi dua negara yang mengalaminya. Pemerintah Jerman ditaksir kehilangan potensi penerimaan pajak akibat pengalihan laba perusahaan senilai US$102 miliar.

Baca Juga: Pajak Minimum Disahkan, Amazon dan Berkshire Hathaway Paling Terdampak

Kemudian, Prancis kehilangan potensi penerimaan terbesar kedua, yakni senilai US$91 miliar. Basis pajak penghasilan (PPh) badan di Jerman tergerus hingga 30%, sedangkan untuk Prancis berkurang sekitar 27%.

"Selain Jerman dan Prancis, negara seperti Lithuania, Polandia, Rumania, dan Italia diperkirakan kehilangan 15% potensi penerimaan pajak karena adanya pengalihan keuntungan," ungkapnya.

Petr Jansk menambahkan proposal konsensus pajak ekonomi digital yang dibahas OECD diproyeksi bakal membalikkan situasi. Jika dua pilar diadopsi secara internasional maka negara suaka pajak akan kehilangan daya tarik utama dalam memikat investasi dari perusahaan multinasional.

Baca Juga: Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

“Reformasi yang sedang dibahas G7 dan OECD bertujuan untuk membalikkan keadaan. Negara suaka pajak akan kalah, sedangkan negara lain akan mendapatkan keuntungan," imbuhnya, seperti dilansir irishtimes.com. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Uni Eropa, suaka pajak, tax haven, pengalihan laba, Belanda, Irlandia,

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 25 September 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Sebut Digitalisasi Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia

Sabtu, 24 September 2022 | 18:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan Pajak atas Jasa Verifikasi (Mining) Transaksi Kripto

Sabtu, 24 September 2022 | 16:00 WIB
KP2KP BENTENG

Sisir Lagi Potensi PPN KMS, Petugas Pajak Cek Kolam Umum Baru Dibangun

Sabtu, 24 September 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

NSFP Tak Terpakai Tidak Dikembalikan, Apa Implikasinya? Ini Kata DJP

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sanksi Administrasi yang Dapat Dikurangkan atau Dihapus oleh DJP

Senin, 26 September 2022 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Minimum Disahkan, Amazon dan Berkshire Hathaway Paling Terdampak

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien