Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ternyata Pengalihan Laba Perusahaan Multinasional Banyak ke Negara Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Ternyata Pengalihan Laba Perusahaan Multinasional Banyak ke Negara Ini

Ilustrasi. 

BRUSSELS, DDTCNews – Kelompok kiri di Parlemen Eropa merilis hasil penelitian praktik pengalihan laba perusahaan multinasional yang ikut melibatkan negara anggota Uni Eropa.

Ekonom Petr Jansk mengatakan hasil penelitian menunjukkan keuntungan perusahaan multinasional yang beralih ke negara suaka pajak pada 2016 mencapai US$1 triliun. Sebanyak 22% diantaranya atau setara US$215 miliar dialihkan ke yurisdiksi suaka pajak yang merupakan anggota Uni Eropa.

"Dua pertiga atau 18 dari 27 negara anggota Uni Eropa merugi karena adanya pengalihan keuntungan oleh perusahaan multinasional," katanya, dikutip pada Kamis (1/7/2021).

Baca Juga: Gandeng Bea Cukai, Kemenperin Optimalkan Serapan Tembakau Lokal

Jansk menuturkan Belanda menjadi tempat pengalihan laba terbesar, yakni mencapai US$140 miliar pada 2016. Hal tersebut membuat posisi Belanda sebagai yurisdiksi penting untuk perencanaan pajak di kawasan Uni Eropa.

Posisi kedua ditempati Irlandia yang ditaksir menampung pengalihan laba perusahaan senilai US$28 miliar. Peringkat ketiga diisi Luksemburg sebagai saluran melakukan praktik pengalihan laba senilai US$18 miliar.

Akibat praktik tersebut, negara besar Eropa kehilangan potensi penerimaan secara signifikan. Jerman dan Prancis menjadi dua negara yang mengalaminya. Pemerintah Jerman ditaksir kehilangan potensi penerimaan pajak akibat pengalihan laba perusahaan senilai US$102 miliar.

Baca Juga: Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Kemudian, Prancis kehilangan potensi penerimaan terbesar kedua, yakni senilai US$91 miliar. Basis pajak penghasilan (PPh) badan di Jerman tergerus hingga 30%, sedangkan untuk Prancis berkurang sekitar 27%.

"Selain Jerman dan Prancis, negara seperti Lithuania, Polandia, Rumania, dan Italia diperkirakan kehilangan 15% potensi penerimaan pajak karena adanya pengalihan keuntungan," ungkapnya.

Petr Jansk menambahkan proposal konsensus pajak ekonomi digital yang dibahas OECD diproyeksi bakal membalikkan situasi. Jika dua pilar diadopsi secara internasional maka negara suaka pajak akan kehilangan daya tarik utama dalam memikat investasi dari perusahaan multinasional.

Baca Juga: Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

“Reformasi yang sedang dibahas G7 dan OECD bertujuan untuk membalikkan keadaan. Negara suaka pajak akan kalah, sedangkan negara lain akan mendapatkan keuntungan," imbuhnya, seperti dilansir irishtimes.com. (kaw)

Topik : Uni Eropa, suaka pajak, tax haven, pengalihan laba, Belanda, Irlandia,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 12:47 WIB
EKONOMI DIGITAL

Pajak Ekosistem Digital Dalam Negeri Perlu Terobosan Administrasi

Selasa, 21 September 2021 | 12:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pagu Insentif Pajak Mau Habis, DJP Klaim Masih Cukup

Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Ketersediaan Data Jadi Kunci Optimalisasi Pajak Youtuber

Selasa, 21 September 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pemotong PPh Final Bunga Obligasi 10%

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Gandeng Bea Cukai, Kemenperin Optimalkan Serapan Tembakau Lokal

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda