Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Ternyata Ini Benchmark Threshold PPN PMSE Rp600 Juta

A+
A-
3
A+
A-
3
Ternyata Ini Benchmark Threshold PPN PMSE Rp600 Juta

Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai  10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp)

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku sudah melakukan benchmarking sebelum menetapkan kriteria nilai transaksi dan jumlah traffic pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2020.

Pada Perdirjen Pajak terbaru ini, pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha dengan transaksi dengan pembeli di Indonesia melebih Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta perbulan dan/atau jumlah pengakses melebih 12.000/ tahun atau 1.000/bulan.

"Kami punya benchmark, seperti di Australia threshold-nya adalah AU$75.000 atau sekitar Rp750 juta. Jadi kira-kira Indonesia sudah setara," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, Selasa (30/6/2020).

Yoga mengatakan DJP tidak ingin menetapkan pengenaan PPN PMSE atas barang kena pajak (BKP) tidak berwujud atau jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean ini sebesar seperti BKP berwujud yang diimpor.

Baca Juga: Setor PPN Produk Digital Pakai Dolar AS? Ini Saluran dan Caranya

Seperti diketahui, pengenaan PPN impor atas BKP berwujud tidak mengenal ambang batas sehingga semua BKP berwujud yang diimpor dikenai PPN 10%.

"Ini mempertimbangkan bahwa pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk nanti harus ada administrative effort-nya untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN," ujar Yoga.

Untuk diketahui, ambang batas nilai transaksi sebesar Rp600 juta per tahun ini setara dengan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 197/2013 yang meningkatkan ambang batas PKP dari Rp600 juta menjadi Rp4,8 miliar.

Baca Juga: PPh Perseroan Terbuka dan PPN PMSE, Download Aturannya di Sini

Yoga mengatakan hingga saat ini tidak ada keberatan dari pelaku usaha PMSE mengenai ambang batas pemungutan PPN PMSE ini. Ia menerangkan pihaknya tidak akan serta merta menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE bila ambang batas sudah terlampaui.

Menurut dia, penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE akan dilakukan secara bertahap sembari mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha untuk memungut PPN. "Jadi komunikasi dengan pelaku usaha digital luar negeri akan kami lakukan terus," ujar Yoga.

Penetapan kriteria nilai transaksi sebesar Rp600 juta setahun juga disebut mempertimbangkan aspek keadilan. Pelaku usaha PMSE bagaimanapun memiliki daya jangkau pasar yang lebih luas dibandingkan pelaku usaha konvensional yang terikat dengan kehadiran fisik. (Bsi)

Baca Juga: PPN Produk Digital dari Luar Negeri Lewat PMSE Bisa Dikreditkan

Topik : PPN produk digital, PER-12/PJ/2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 07:30 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 07:00 WIB
PER-12/PJ/2020
Senin, 29 Juni 2020 | 22:06 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 05 Juni 2020 | 12:30 WIB
PMK 48/2020
berita pilihan
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:14 WIB
PANDEMI COVID-19
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:10 WIB
KONSULTASI