Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Terdaftar di SEMy2030, Perusahaan Bisa Bebas Pajak Selama 3 Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Terdaftar di SEMy2030, Perusahaan Bisa Bebas Pajak Selama 3 Tahun

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia memberikan insentif pajak untuk perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan usaha sosial di bawah Kerangka Aksi Kewirausahaan Sosial Malaysia 2030 (SEMy2030).

Menteri Pembinaan Usaha dan Koperasi Tan Sri Noh Omar mengatakan insentif yang diberikan berupa pembebasan pajak penghasilan selama 3 tahun. Menurutnya, insentif tersebut diberikan karena perusahaan tersebut telah berpartisipasi aktif membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Meski pemerintah telah memberikan berbagai macam bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi dukungan pihak swasta tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan berkelanjutan kepada mereka," katanya, dikutip pada Senin (25/4/2022).

Baca Juga: PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Noh menuturkan pihak swasta dapat membantu masyarakat desa menghasilkan produk kerajinan tangan. Dengan program tersebut, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari pemerintah seperti pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu.

Meski demikian, pemerintah akan melakukan penilaian terlebih dulu sebelum memberikan insentif pembebasan pajak. Adapun kriteria perusahaan yang dapat partisipasi dalam upaya pemberdayaan tersebut sampai dengan saat ini belum ditetapkan.

Rencananya, insentif akan diberikan kepada perusahaan yang memberikan dampak positif kepada kelompok 40% masyarakat berpenghasilan rendah, ibu tunggal di komunitas Orang Asli, mantan narapidana, dan mantan pecandu narkoba.

Baca Juga: DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

"Melalui SEMy2030 dan dukung pihak swasta, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sosial negara menjadi RM2,6 miliar pada 2030 dibandingkan dengan sekitar RM100 juta saat ini," ujar Noh seperti dilansir dailyexpress.com.

Pada Sabtu lalu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob meluncurkan SEMy2030 untuk pengembangan kewirausahaan sosial di Malaysia. SEMy2030 berfokus pada pengembangan kerangka peraturan dan tata kelola yang efektif untuk memastikan perusahaan sosial beroperasi dengan bertanggung jawab dan akuntabel.

Pemerintah juga berharap sektor swasta dapat terlibat lebih besar untuk memberikan pelatihan yang lebih terstruktur tentang adaptasi teknologi dan digitalisasi, memperluas akses ke pembiayaan dan dukungan keuangan, serta menyediakan akses ke pasar domestik dan internasional. (rig)

Baca Juga: Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : malaysia, pembebasan pajak, pajak penghasilan, perusahaan swasta, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 10:30 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Waduh! KPP Minta 300 Rekening Diblokir Gara-Gara Tunggakan Menumpuk

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 10:15 WIB
DDTC ACADEMY - ADA APA DENGAN PAJAK?

Freelancer & UMKM Wajib Melakukan Pencatatan! Simak Caranya di Sini

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 09:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktorat PDRD Kementerian Keuangan Ditarget Terbentuk Tahun Ini

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 09:00 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ada Bebas BBNKB, Kendaraan Luar Provinsi Diminta Lakukan Balik Nama

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara