Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Terbit 2022, OECD Susun Kerangka Pelaporan Pajak atas Cryptocurrency

A+
A-
1
A+
A-
1
Terbit 2022, OECD Susun Kerangka Pelaporan Pajak atas Cryptocurrency

Ilustrasi. Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengumumkan tengah menyiapkan kerangka pelaporan pajak (reporting framework) atas mata uang kripto (cryptocurrency).

OECD menyatakan kerangka pelaporan pajak tersebut dibutuhkan untuk menindaklanjuti tantangan-tantangan kepatuhan pajak yang berkaitan dengan aset digital tersebut. Jika tidak ada aral melintang,m kerangka pelaporan tersebut akan diterbitkan OECD pada 2022.

"Pembahasan teknis mengenai aset kripto yang tercakup dalam reporting framework, informasi yang harus dilaporkan oleh penyedia jasa, dan transaksi yang perlu dilaporkan sedang berlangsung," kata Head of the Tax Data and Statistical Analysis Unit OECD Michelle Harding, Senin (15/11/2021).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Dalam kerangka pelaporan tersebut, lanjut Herding, pihak yang wajib melaporkan informasi terkait dengan cryptocurrency adalah pihak perantara yang memfasilitasi transaksi aset kripto. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dipertukarkan dengan otoritas pajak lainnya.

Sebagai informasi, OECD memang sudah berencana untuk merancang reporting framework atas aset kripto sejak tahun lalu. Kerangka pelaporan atas aset kripto yang sedang dirancang tersebut nantinya akan melengkapi OECD common reporting standard.

Seperti dilansir Tax Notes Internasional, OECD menilai negara-negara perlu menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan konsisten terkait dengan perlakuan pajak yang akan diterapkan atas aset-aset lainnya seperti cryptocurrency.

Baca Juga: Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Selain itu, OECD juga berpandangan kepatuhan pajak perlu diciptakan melalui simplifikasi ketentuan valuasi cryptoassets dan penerapan pengecualian pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency bernominal kecil.

Perlakuan pajak atas cryptoassets dan cryptocurrency juga perlu disesuaikan dengan tren transaksi yang berkembang seperti semakin berkurangnya penggunaan uang konvensional dalam bertransaksi serta kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan.

Lalu, perlakuan pajak atas cryptoassets serta cryptocurrency juga perlu mengantisipasi perkembangan jenis-jenis cryptocurrency seperti stablecoins hingga central bank digital currencies (CBDC) dan perkembangan decentralised finance. (rig)

Baca Juga: Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

Topik : prancis, oecd, cryptocurrency, mata uang kripto, pelaporan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak