Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Terakhir Hari Ini! Besok, Masa Penundaan Bayar Cukai Rokok Normal Lagi

A+
A-
2
A+
A-
2
Terakhir Hari Ini! Besok, Masa Penundaan Bayar Cukai Rokok Normal Lagi

Ilustrasi. (DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah memberikan relaksasi penundaan pelunasan cukai hasil tembakau atau rokok senilai total Rp27,9 triliun.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan relaksasi hingga 30 Juni 2020 ini diberikan para produsen rokok di semua golongan. Menurutnya relaksasi tersebut dapat membantu para produsen rokok memperbaiki arus kasnya yang terdampak pandemi virus Corona.

“Sampai 30 Juni, kami sudah memberikan fasilitas penundaan Rp27,9 triliun kepada perusahaan yang mengajukan dokumen CK-1,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan Rokok dan Minol Ilegal Rp11,3 Miliar

Deni mengatakan relaksasi pembayaran cukai telah diatur dalam PMK 30/2020 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, sebagai perubahan atas PMK 57/2017.

Beleid tersebut mengatur pemesanan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha barang kena cukai pada 9 April hingga 9 Juli 2020 dapat diberikan penundaan pembayaran selama 90 hari sejak pemesanan.

Deni pun mengimbau para produsen rokok segera memanfaatkan fasilitas tersebut sebelum berakhir hari ini. Setelah program relaksasi tersebut berakhir, waktu yang diberikan DJBC untuk perusahaan rokok melunasi pita cukai akan kembali menjadi dua bulan.

Baca Juga: Indonesia Resmi Adopsi Asean Wide Self Certification, Apa Itu?

"Yang jelas setelah fasilitas penundaan relaksasi kemarin, akan kembali ke aturan semula [PMK 57/2017), hanya dua bulan," ujarnya.

DJBC memberikan fasilitas penundaan pelunasan pita cukai rokok hanya kepada perusahaan yang memiliki profil risiko gagal bayar rendah dan sedang. Pada yang berisiko rendah, jaminannya berupa corporate guarantee sedangkan yang sedang jaminannya berupa bank guarantee.

Adapun pabrik dengan profil risiko gagal bayar tinggi, diwajibkan langsung membayar setelah memesan pita cukai. (kaw)

Baca Juga: DJBC Dorong Rumah Sakit Beli Barang dari Perusahaan KITE, Ini Sebabnya

Topik : PMK 30/2020, PMK 57/2017, cukai hasil tembakau, cukai rokok, CHT, DJBC, BKC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 16 Juli 2020 | 16:23 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:50 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:23 WIB
KEPABEANAN
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH