KINERJA APBN 2021

Tembus Rp200 Triliun, SiLPA APBN 2020 Jadi Sorotan

Muhamad Wildan | Sabtu, 06 Februari 2021 | 07:30 WIB
Tembus Rp200 Triliun, SiLPA APBN 2020 Jadi Sorotan

Pekerja menggarap proyek MRT Fase II Bundaran HI-Harmoni di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Rabu (3/2/2021). LPEM FEB UI mengungkapkan SiLPA APBN 2020 yang 4 kali lipat lebih tinggi dari SiLPA APBN 2019 sebesar Rp53,4 triliun menunjukkan kapasitas anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional belum dimanfaatkan secara maksimal. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa)

JAKARTA, DDTCNews - Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun angggaran 2020 yang menjulang hingga Rp234,7 triliun menjadi sorotan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Dalam laporan LPEM FEB UI Indonesia Economic Outlook Triwulan-I 2021, SiLPA APBN 2020 yang 4 kali lipat lebih tinggi dari SiLPA APBN 2019 sebesar Rp53,4 triliun menunjukkan kapasitas anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Jika melihat realisasi APBN, penyerapan anggaran belum maksimal. Hal ini antara lain karena belum terserapnya alokasi anggaran dana program PEN sektor kesehatan, kelompok sektoral & pemerintah daerah, serta insentif usaha," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip Kamis (4/2/2021).

Baca Juga:
Wuih, SiLPA 2020 Lompat 4 Kali Lipat Jadi Rp234 Triliun

Untuk memaksimalkan dana yang ada, pemerintah dinilai perlu memfokuskan kembali strategi pemulihan ekonomi secara lebih efektif. Mengingat permintaan masih jauh dari pulih, kebijakan fiskal perlu difokuskan membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha.

"Insentif kelompok ini [rumah tangga] kemungkinan mendorong ekonomi karena kelompok ini pasti menghabiskan uang dengan cepat. Realisasi insentif kesehatan dan pemulihan sosial telah berjalan baik, tetapi masih memiliki ruang peningkatan karena pemerintah memiliki SiLPA," tulis LPEM.

Perlu dicatat, hingga akhir 2020 program PEN yang memiliki realisasi anggaran yang tergolong tinggi adalah program untuk dukungan BUMN dan program perlindungan sosial. Menurut catatan LPEM, realisasi kedua program tersebut mencapai lebih dari 100% anggaran yang dialokasikan.

Baca Juga:
Kemenkeu Soroti Seretnya Setoran Pajak Industri Pengolahan

Insentif dunia usaha yang notabene fasilitas perpajakan seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hingga 50%, dan restitusi PPN dipercepat hanya terserap 47% dari total pagu yang dianggarkan.

"Insentif usaha yang berupa insentif perpajakan belum berjalan maksimal. Hingga akhir 2020, realisasi pemberian insentif usaha masih di bawah 50% dari anggaran awal. Hal ini mencerminkan stimulus fiskal belum meningkatkan aktivitas bisnis karena daya beli masih lemah," tulis LPEM. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 09 Januari 2021 | 06:01 WIB KINERJA APBN 2020

Wuih, SiLPA 2020 Lompat 4 Kali Lipat Jadi Rp234 Triliun

Selasa, 03 November 2020 | 15:19 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

LPEM UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III/2020 Minus 3,9 Persen

Selasa, 04 Agustus 2020 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

LPEM UI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2020 Minus 4,2%

Kamis, 20 Februari 2020 | 13:34 WIB KINERJA APBN PER JANUARI 2020

Kemenkeu Soroti Seretnya Setoran Pajak Industri Pengolahan

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi