Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Tax Center Punya Peran Penting dalam Implementasi UU HPP

A+
A-
3
A+
A-
3
Tax Center Punya Peran Penting dalam Implementasi UU HPP

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam dalam webinar bertajuk Optimalisasi Peran Tax Center dalam upaya Mensosialisasikan Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Menumbuhkan Kesadaraan Taat Pajak, Selasa (30/11/2021).

SUKOHARJO, DDTCNews – Peran tax center tidaklah hanya sebatas menyosialisasikan, tetapi juga turut menjembatani kepentingan pemerintah dan wajib pajak dalam menjamin implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang efektif dan seimbang.

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam menilai tax center sebagai pihak ketiga dapat berperan melaksanakan sosialisasi, kajian, serta menerima masukan untuk perbaikan sistem perpajakan.

“Ditjen Pajak tidak boleh dibiarkan sendirian. Pemangku kepentingan lain harus dilibatkan, termasuk tax center. Tax center dapat memberikan sumbangsih yang lebih baik lagi, sehingga pajak sebagai tulang punggung bisa benar-benar diandalkan,” katanya dalam webinar, Selasa (30/11/2021)

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Darussalam menjelaskan UU HPP bertujuan untuk memutus persoalan fundamental perpajakan Indonesia. Menurutnya, UU HPP hadir pada momentum yang tepat sebagai langkah antisipatif untuk mengimbangi pemulihan ekonomi agar penerimaan pajak dapat optimal pascapandemi Covid-19.

Selain itu, lanjutnya, UU HPP ini merupakan bagian dari kesinambungan agenda reformasi pajak. Dia menambahkan, pemerintah melalui UU HPP, berupaya untuk menyelaraskan kebijakan pajak dengan konsep dasar dan international best practices.

Seperti diketahui, UU HPP mengubah berbagai ketentuan pajak seperti pajak penghasilan (PPh), PPN, ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela, pajak karbon, dan cukai. Setiap muatan perubahan tersebut memiliki waktu pemberlakuan yang bervariasi.

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Kendati telah diundangkan, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi UU HPP antara lain seperti ketersediaan ketentuan teknis, perubahan lanskap perpajakan yang memerlukan pemahaman wajib pajak secara cepat, administrative feasibility, dan proses pemulihan ekonomi.

Terkait dengan ketentuan teknis, pemerintah tengah menyiapkan 43 aturan turunan atau pelaksana UU HPP. Aturan pelaksana itu terdiri atas 8 peraturan pemerintah (PP) dan 35 peraturan menteri keuangan (PMK). Simak ‘Implementasikan UU HPP, Pemerintah Siapkan 43 Aturan Pelaksana’.

“UU HPP hadir di tengah masa pandemi yang belum usai sehingga kesuksesan UU HPP tidak lepas dari proses pemulihan ekonomi. Sebab, pajak merupakan ekor ekonomi. Apabila ekonomi tumbuh, ekonomi bagus, penerimaan pajak akan mengikuti,” jelas Darussalam.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Untuk diketahui, webinar bertajuk Optimalisasi Peran Tax Center dalam upaya Mensosialisasikan Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Menumbuhkan Kesadaraan Taat Pajak diselenggarakan Tax Center Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Webinar tersebut digelar bersamaan dengan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Tax Center UMS dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. (rig)

Baca Juga: Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak
Topik : tax center, edukasi pajak, uu hpp, ditjen pajak, DJP, pajak, DDTC, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 10:05 WIB
HUT KE-15 DDTC

DDTC Library: Merawat Literasi, Membangun Masyarakat Melek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Negara Raup Rp185 Triliun, 66 Persennya Berasal dari Cukai Rokok

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Perpajakan Sudah Telan Rp9,9 Triliun Hingga 5 Agustus 2022

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Peraturan Baru, Batasan Harga CPO yang Bebas Bea Keluar Diturunkan

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat