Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Tax Center Punya Peran Penting dalam Implementasi UU HPP

A+
A-
3
A+
A-
3
Tax Center Punya Peran Penting dalam Implementasi UU HPP

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam dalam webinar bertajuk Optimalisasi Peran Tax Center dalam upaya Mensosialisasikan Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Menumbuhkan Kesadaraan Taat Pajak, Selasa (30/11/2021).

SUKOHARJO, DDTCNews – Peran tax center tidaklah hanya sebatas menyosialisasikan, tetapi juga turut menjembatani kepentingan pemerintah dan wajib pajak dalam menjamin implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang efektif dan seimbang.

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam menilai tax center sebagai pihak ketiga dapat berperan melaksanakan sosialisasi, kajian, serta menerima masukan untuk perbaikan sistem perpajakan.

“Ditjen Pajak tidak boleh dibiarkan sendirian. Pemangku kepentingan lain harus dilibatkan, termasuk tax center. Tax center dapat memberikan sumbangsih yang lebih baik lagi, sehingga pajak sebagai tulang punggung bisa benar-benar diandalkan,” katanya dalam webinar, Selasa (30/11/2021)

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

Darussalam menjelaskan UU HPP bertujuan untuk memutus persoalan fundamental perpajakan Indonesia. Menurutnya, UU HPP hadir pada momentum yang tepat sebagai langkah antisipatif untuk mengimbangi pemulihan ekonomi agar penerimaan pajak dapat optimal pascapandemi Covid-19.

Selain itu, lanjutnya, UU HPP ini merupakan bagian dari kesinambungan agenda reformasi pajak. Dia menambahkan, pemerintah melalui UU HPP, berupaya untuk menyelaraskan kebijakan pajak dengan konsep dasar dan international best practices.

Seperti diketahui, UU HPP mengubah berbagai ketentuan pajak seperti pajak penghasilan (PPh), PPN, ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela, pajak karbon, dan cukai. Setiap muatan perubahan tersebut memiliki waktu pemberlakuan yang bervariasi.

Baca Juga: Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Kendati telah diundangkan, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi UU HPP antara lain seperti ketersediaan ketentuan teknis, perubahan lanskap perpajakan yang memerlukan pemahaman wajib pajak secara cepat, administrative feasibility, dan proses pemulihan ekonomi.

Terkait dengan ketentuan teknis, pemerintah tengah menyiapkan 43 aturan turunan atau pelaksana UU HPP. Aturan pelaksana itu terdiri atas 8 peraturan pemerintah (PP) dan 35 peraturan menteri keuangan (PMK). Simak ‘Implementasikan UU HPP, Pemerintah Siapkan 43 Aturan Pelaksana’.

“UU HPP hadir di tengah masa pandemi yang belum usai sehingga kesuksesan UU HPP tidak lepas dari proses pemulihan ekonomi. Sebab, pajak merupakan ekor ekonomi. Apabila ekonomi tumbuh, ekonomi bagus, penerimaan pajak akan mengikuti,” jelas Darussalam.

Baca Juga: Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Untuk diketahui, webinar bertajuk Optimalisasi Peran Tax Center dalam upaya Mensosialisasikan Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Menumbuhkan Kesadaraan Taat Pajak diselenggarakan Tax Center Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Webinar tersebut digelar bersamaan dengan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Tax Center UMS dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. (rig)

Baca Juga: Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai
Topik : tax center, edukasi pajak, uu hpp, ditjen pajak, DJP, pajak, DDTC, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya