Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tarif Naik Jadi 15%, PPN Pembelian Rumah Pertama Ditanggung Pemerintah

A+
A-
2
A+
A-
2
Tarif Naik Jadi 15%, PPN Pembelian Rumah Pertama Ditanggung Pemerintah

Ilustrasi. Pemadangan kota Riyadh, setelah pemerintah melonggarkan jam malam, diberlakukan untuk menekan laju sebaran virus corona (Covid-19), di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (21/6/2020). Gambar diambil 21 Juni 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Ahmed Yosri/hp/djo

RIYADH, DDTCNews – Kendati sudah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 5% menjadi 15%, Arab Saudi memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas tiga jenis objek.

Tiga objek pajak yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah, antara lain jasa pendidikan dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh swasta serta pembelian rumah pertama oleh warga Arab Saudi.

“Rumah pertama [mendapat fasilitas PPN] asalkan biayanya tidak melebihi SR850.000 [sekitar Rp3,2 miliar],” demikian informasi yang disiarkan oleh media Arab Saudi, seperti dikutip dari Gulf News pada Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Pemerintah Perjelas Ketentuan PPN Soal Konsinyasi, Begini Isi Drafnya

Otoritas (General Authority for Zakat and Income/GAZT) mengajak seluruh wajib pajak yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai regulasi pajak di Arab Saudi dan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk mengakses laman resmi gazt.gov.sa.

Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN hingga tiga kali lipat tersebut banyak menuai kecaman dari masyarakat. Masyarakat Arab Saudi pun memborong barang-barang tertentu sebelum pemberlakuan tarif baru pada 1 Juli 2020.

Selain meningkatkan tarif PPN, negara ini juga mencabut banyak subsidi yang selama ini terus dinikmati oleh masyarakat Arab Saudi sebelum pandemi Covid-19. Pencabutan subsidi ini juga sempat dikeluhkan oleh warga. Simak juga artikel ‘Tarif PPN Naik Jadi 15%, Masyarakat Ubah Pola Konsumsi’.

Baca Juga: Ada Pandemi, Realisasi PPN Dalam Negeri Masih Capai 90% dari Target

Sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 dan merosotnya harga minyak, penerimaan negara tertekan. Seperti diketahui, penerimaan Arab Saudi cenderung bergantung pada minyak bumi, sedangkan beberapa jenis pajak, seperti PPN, baru dikenalkan pada 2018 dengan tarif 5%.

Beberapa kebijakan ini dinilai berpotensi menggerus kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat yang sudah terbangun sejak lama. Pasalnya, subsidi dan tunjangan diberikan dalam jumlah besar kepada warganya untuk menjaga kesetiaan masyarakat terhadap kerajaan. (kaw)

Baca Juga: PPN Naik 3 Kali Lipat, Inflasi Langsung Meningkat
Topik : Arab Saudi, PPN, konsumsi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:45 WIB
BELGIA
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 10:29 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 05 Januari 2021 | 10:10 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN