BERITA TERKINI
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Kejaksaan Bantu Pemkab Pulihkan Keuangan Daerah Rp9,8 Miliar Tahun Ini
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya
Aturan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Diubah, Ini Kata DJP
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Kejaksaan Bantu Pemkab Pulihkan Keuangan Daerah Rp9,8 Miliar Tahun Ini
Metode Penentuan Harga Transfer dan Karakteristik Transaksinya
Aturan Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan Diubah, Ini Kata DJP
DDTC Logo

Berkaitan dengan "SE-2/SP/2021"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Durasi Posting SPT di e-Bupot Unifikasi Jadi Lama, DJP Beri PenjelasanDurasi Posting SPT di e-Bupot Unifikasi Jadi Lama, DJP Beri Penjelasan
ADMINISTRASI PAJAK

Durasi Posting SPT di e-Bupot Unifikasi Jadi Lama, DJP Beri Penjelasan

Berita
• 17 Des 2024
Pemungutan PPN atas Pulsa Hanya Sampai Distributor Tingkat KeduaPemungutan PPN atas Pulsa Hanya Sampai Distributor Tingkat Kedua
ADMINISTRASI PAJAK

Pemungutan PPN atas Pulsa Hanya Sampai Distributor Tingkat Kedua

Berita
• 15 Des 2024
Wamen Hukum Eddy: Praktik Rampas Aset oleh Negara Sudah Ada Sejak 1964Wamen Hukum Eddy: Praktik Rampas Aset oleh Negara Sudah Ada Sejak 1964
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamen Hukum Eddy: Praktik Rampas Aset oleh Negara Sudah Ada Sejak 1964

Berita
• 08 Des 2024
Soal Perpanjangan Bea Masuk Safeguards Pakaian, KPPI Kumpulkan BuktiSoal Perpanjangan Bea Masuk Safeguards Pakaian, KPPI Kumpulkan Bukti
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Soal Perpanjangan Bea Masuk Safeguards Pakaian, KPPI Kumpulkan Bukti

Berita
• 30 Nov 2024
Pengusaha Telat Ajukan PKP, Bikin Faktur Pajak Tak Ditarik ke BelakangPengusaha Telat Ajukan PKP, Bikin Faktur Pajak Tak Ditarik ke Belakang
PMK 18/2021

Pengusaha Telat Ajukan PKP, Bikin Faktur Pajak Tak Ditarik ke Belakang

Berita
• 25 Nov 2024
Terbitnya PMK 78/2024 Ada Kaitannya dengan Coretax, Ini Pernyataan DJPTerbitnya PMK 78/2024 Ada Kaitannya dengan Coretax, Ini Pernyataan DJP
PMK 78/2024

Terbitnya PMK 78/2024 Ada Kaitannya dengan Coretax, Ini Pernyataan DJP

Berita
• 08 Nov 2024
DGT’s Statement on the Coretax-Related Issuance of MoF Reg. 78/2024DGT’s Statement on the Coretax-Related Issuance of MoF Reg. 78/2024
PMK 78/2024

DGT’s Statement on the Coretax-Related Issuance of MoF Reg. 78/2024

Berita
• 08 Nov 2024
Omzet Sudah Tembus Rp4,8 Miliar, Kapan Harus Mulai Pembukuan?Omzet Sudah Tembus Rp4,8 Miliar, Kapan Harus Mulai Pembukuan?
PMK 54/2021

Omzet Sudah Tembus Rp4,8 Miliar, Kapan Harus Mulai Pembukuan?

Berita
• 04 Nov 2024
Catat, WP Harus Ajukan Izin Sebelum Pakai Mesin Teraan Meterai DigitalCatat, WP Harus Ajukan Izin Sebelum Pakai Mesin Teraan Meterai Digital
METERAI DIGITAL

Catat, WP Harus Ajukan Izin Sebelum Pakai Mesin Teraan Meterai Digital

Berita
• 02 Nov 2024
Telanjur Diekspor Tapi Tak Laku, Barang Bisa Diimpor Tanpa Bea Masuk?Telanjur Diekspor Tapi Tak Laku, Barang Bisa Diimpor Tanpa Bea Masuk?
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Telanjur Diekspor Tapi Tak Laku, Barang Bisa Diimpor Tanpa Bea Masuk?

Berita
• 29 Okt 2024