WP yang diimbau tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lain.

Kemampuan DJP untuk menemukan harta yang tidak dilaporkan makin besar.

Sosialiasi perlu masif agar masyarakat selaku investor atau trader memahami ketentuan baru ini.

DJP memang makin gencar melakukan sosialisasi PPS dengan menyasar beragam profesi wajib pajak.

Kunjungan lapangan dilakukan untuk mengawasi sekaligus mengamankan penerimaan negara.

DJP terus memasifkan promosi PPS seiring dengan makin dekatnya batas waktu periode pelaksanaan, hingga akhir Juni 2022.

KPDL dilakukan guna memperluas basis data, potensi pajak, penambahan wajib pajak baru, dan pembangunan profil wajib pajak.

PPN yang dipungut sebesar sebesar 0,11%. Transaksi penjualan kripto juga dikenai PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1%

Tarif pajak ini juga setara dengan tarif PPh final yang berlaku atas transaksi penjualan saham di bursa efek, sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi saham.

KPDL dilakukan dengan mewawancari wajib pajak secara langsung. Tujuannya, meningkatkan basis data wajib pajak di lapangan.