Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam mengatasi serapan belanja pemda yang rendah.

Optimalkan PAD, Kemendagri Dorongkan Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah

Kemendagri berharap dana pemda yang mengendap di perbankan dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah.

Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pajak atas proyek strategis nasional (PSN).

Terdapat delapan area intervensi yang diatur dalam implementasi MCP di KPK, BPKP dan Kemendagri.

Penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) harus mempertimbangkan berbagai risiko yang akan terjadi pada tahun depan.

Untuk meningkatkan penerimaan asli daerah, Kemendagri menyarankan pemerintah daerah untuk berinovasi pada ranah pelayanan pajak.

Pemerintah daerah harus mengubah tata cara penyusunan APBD dengan menentukan terlebih dahulu target pada pos pendapatan daerah.

Kemendagri berharap aplikasi indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat program satu data kependudukan itu di antaranya proses integrasi data.