Standard and Poor’s (S&P) meningkatkan outlook Indonesia dari sebelumnya negative menjadi stable.

Pemerintah merancang defisit APBN 2023 pada kisaran Rp562,6 triliun—Rp596,7 triliun atau 2,81%-2,95% dari PDB.

Menteri dan kepala daerah diminta menyiapkan perencanaan risiko yang lebih baik.

Apalagi UU 2/2020 telah memerintahkan penurunan defisit di bawah 3% pada 2023.

Dari posisi utang tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 40,39% atau naik tipis dari bulan sebelumnya sebesar 40,17%.

Pada Maret 2022, APBN surplus 0,06% PDB. Sementara pada periode yang sama 2021 lalu, defisit 0,85% PDB.

Neraca perdagangan pada Maret 2022 mengalami surplus hingga US$44,53 miliar.

Defisit anggaran diproyeksikan berada pada rentang 2,81%-2,95% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka ini mencakup klaster kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,17% pada akhir Februari 2022.