Apa saja perubahan UU KUP yang mulai berlaku? Simak detailnya di sini.

Putusan Peninjauan Kembali No. 36/B/PK/PJK/2017.

Ketentuan hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang akan mengungkapkan harta perolehan 2016-2020 dalam program pengungkapan sukarela (PPS).

Ketentuan ini berlaku bagi Wajib pajak orang pribadi yang akan mengungkapkan harta perolehan 2016-2020 dalam program pengungkapan sukarela.

Perubahan besaran sanksi tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP.

Pemerintah dan Komisi XI DPR bersepakat untuk menurunkan sanksi denda jika keberatan serta permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.

Dalam RUU HPP, sanksi denda keberatan diturunkan dari 50% menjadi 30% dan denda banding menjadi 60% dari sebelumnya 100%.

Sanksi administratif berupa denda atas keberatan dan banding disepakati turun menjadi masing-masing 30% dan 60% pada RUU HPP.

Pengadilan Pajak memperpanjang penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka pada 26 Juli—2 Agustus 2021.

Pengadilan Pajak memperpanjang penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka.