Fleksibilitas muncul setelah beberapa jenis barang dan jasa berpindah dari Pasal 4A ke Pasal 16B UU PPN melalui UU HPP.

Perincian lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).

Acara digelar pada Sabtu, 21 Mei 2022. Segera daftarkan diri Anda dan raih kesempatan memperoleh doorprize menarik.

Simak artikel Konsultasi Pajak berikut ini untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut.

DDTC menerbitkan susunan dalam satu naskah atas 3 undang-undang (UU) terkait dengan pajak dalam versi Bahasa Inggris.

Simak artikel Konsultasi Pajak berikut ini untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut.

BKP/JKP tertentu dikenai PPN besaran tertentu atau DPP nilai lain dengan tetap berlandaskan pada tarif umum sebesar 11%.

Simak artikel Konsultasi Pajak berikut ini untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut.

Terbitnya PMK 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri dikarenakan adanya penyesuaian tarif PPN.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat secara menyeluruh.