DDTC kembali meluncurkan Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan Tahun 2022 (SDSN UU Perpajakan).

Aturan pelaksana UU HPP yang sudah dirilis pemerintah saat ini baru PMK 196/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS).

Apa saja 10 kriteria tersebut? Simak di sini.

Dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), jumlah kriteria pemberian fasilitas PPN dipangkas dari 15 kriteria menjadi 10 kriteria.

Kepala daerah diminta mengikuti ketentuan pengupahan yang diatur dalam PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

Seluruh aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni 47 PP, 4 Perpres, dan aturan lainnya masih berlaku. BKPM juga berkoordinasi dengan kantor perwakilan di luar negeri

Pemerintah beralasan, seluruh aturan turunan UU Cipta Kerja telah diundangkan sebelum putusan MK terkait status cacat formil dibacakan.

Revisi atas UU Cipta Kerja akan dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas.

Jokowi memerintahkan para menteri koordinator dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK secepatnya.

Terdiri atas 9 bab dan 19 pasal, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah diterbitkan.