UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat berfungsi untuk menarik sektor informal ke dalam sistem perpajakan.

Kompleksitas tidak banyak muncul karena publik menyadari pentingnya UU HPP terhadap perbaikan sistem pajak di Indonesia.

Peserta PPS bisa mulai menempatkan dananya di SBN setelah 30 Juni 2022.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga menjadi salah satu bagian dari upaya konsolidasi fiskal setelah pandemi Covid-19.

Mekanisme investasi ke SBN khusus perlu segera diperinci agar wajib pajak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai PPS.

Nilai investasi tercatat Rp301,4 miliar, naik 20% dari posisi dua hari sebelumnya Rp251,1 miliar.

Ditjen Pajak (DJP) memperbarui aplikasi M-Pajak dengan menambah 5 fitur baru. Sebanyak 2 fitur di antaranya untuk wajib pajak UMKM.

Bila UMKM berkembang menjadi usaha besar, wajib pajak harus menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum.

Nilai harta bersih yang diungkap per Kamis (20/1/2022) siang mencapai Rp4,5 triliun. Sementara PPh final yang disetorkan tembus Rp500 miliar.

Dirjen pajak berharap wajib pajak dapat mengikuti PPS sebelum periodenya berakhir.