Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti kinerja belanja pemerintah daerah yang masih belum sesuai harapan, khususnya terkait dengan belanja perlindungan sosial.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja perlindungan sosial pada APBD se-Indonesia per Agustus 2021 mencapai Rp5,86 triliun, turun 27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbanding terbalik, belanja perlindungan sosial dari pemerintah pusat justru tumbuh 5,4% dengan realisasi senilai Rp268,5 triliun.

"Meski dana untuk daerah tidak sebesar pemerintah pusat, mereka memiliki anggaran dan seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat di situasi yang luar biasa berat seperti saat ini," katanya, Kamis (23/9/2021).

Secara umum, realisasi belanja APBD per Agustus 2021 sudah mencapai Rp537,93 triliun atau naik 2% dari periode yang sama tahun lalu. Namun, masih banyak daerah yang merealisasikan belanja lebih rendah dari pendapatannya.

Realisasi pendapatan APBD sudah mencapai 53,7% dari pagu. Sementara itu, realisasi belanja APBD baru 44,2% dari pagu. Adapun realisasi pendapatan di daerah mayoritas disokong oleh transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut membuat simpanan pemda di bank makin tinggi. Per Agustus 2021, simpanan daerah di perbankan mencapai Rp178,95 triliun, naik 3% dibandingkan dengan simpanan per Juli 2021 yang mencapai Rp173,73 triliun.

Masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki simpanan di bank lebih besar dibandingkan dengan belanja operasional kuartalan. Kementerian Keuangan pun mendorong pemda untuk lebih optimal dalam memanfaatkan kas daerah. (rig)