Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyoroti kinerja belanja pemerintah daerah yang masih belum sesuai harapan, khususnya terkait dengan belanja perlindungan sosial.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja perlindungan sosial pada APBD se-Indonesia per Agustus 2021 mencapai Rp5,86 triliun, turun 27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbanding terbalik, belanja perlindungan sosial dari pemerintah pusat justru tumbuh 5,4% dengan realisasi senilai Rp268,5 triliun.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

"Meski dana untuk daerah tidak sebesar pemerintah pusat, mereka memiliki anggaran dan seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat di situasi yang luar biasa berat seperti saat ini," katanya, Kamis (23/9/2021).

Secara umum, realisasi belanja APBD per Agustus 2021 sudah mencapai Rp537,93 triliun atau naik 2% dari periode yang sama tahun lalu. Namun, masih banyak daerah yang merealisasikan belanja lebih rendah dari pendapatannya.

Realisasi pendapatan APBD sudah mencapai 53,7% dari pagu. Sementara itu, realisasi belanja APBD baru 44,2% dari pagu. Adapun realisasi pendapatan di daerah mayoritas disokong oleh transfer dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Kondisi tersebut membuat simpanan pemda di bank makin tinggi. Per Agustus 2021, simpanan daerah di perbankan mencapai Rp178,95 triliun, naik 3% dibandingkan dengan simpanan per Juli 2021 yang mencapai Rp173,73 triliun.

Masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki simpanan di bank lebih besar dibandingkan dengan belanja operasional kuartalan. Kementerian Keuangan pun mendorong pemda untuk lebih optimal dalam memanfaatkan kas daerah. (rig)

Baca Juga: Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan
Topik : menkeu sri mulyani, belanja pemerintah, apbd 2022, transfer daerah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA

Tiba di Vienna, 3 Profesional DDTC Siap Timba Ilmu Pajak Internasional

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty