JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak yang jauh dibawah target menyebabkan pertanyaan besar tentang kredibilitas APBN. Karena itu, diperlukan evaluasi mengenai basis perhitungan pajak yang menjadi dasar penyusunan target penerimaan APBN.
“Penurunan aktivitas terjadi pada beberapa sektor, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan pajak tidak tercapai, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam membahas APBN ke depan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (5/8)
Penurunan aktivitas terjadi secara sektoral yang meliputi harga komoditas, batu bara, kebun kelapa sawit, dan migas. Penurunan aktivitas tersebut tentu berakibat penerimaan perpajakan yang menurun pula.
Tidak hanya itu, lemahnya perekonomian dunia melalui perdagangan internasional pun mengalami pertumbuhan yang sangat kecil. Hingga ekspor dan impor pun mengalami aktifitas yang negatif, maka penerimaan pajak sesuai pada pasal 22 turut mengalami penurunan.
Walaupun demikian, hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilakukan sebuah upaya menangani penurunan penerimaan pajak. Karena, kredibilitas dan realisasi APBN pun akan menjadi suatu pertanyaan yang besar, bahwa target APBN yang terlalu tinggi terlalu optimis.
Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengelola data berdasarkan basis yang real atau nyata, yaitu melalui inventarisasi dan kegiatan ekonomi secara faktual. Basis data faktual bisa dipatokkan pada tahun-tahun lalu.
“Hal ini sudah disetujui pada sidang kabinet untuk melakukan revisi target penerimaan pajak berdasarkan data yang konkret. Selain itu, pengumpulan pajak setinggi mungkin juga dibutuhkan, karena perlu dilakukan penyesuaian dari belanja negara supaya defisit terjaga,” tuturnya. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.