TARGET PENERIMAAN

Sri Mulyani: Kredibilitas APBN akan Diperbaiki

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 06 Agustus 2016 | 17:03 WIB
Sri Mulyani: Kredibilitas APBN akan Diperbaiki Menkeu Sri Mulyani (Foto: Sna/ DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak yang jauh dibawah target menyebabkan pertanyaan besar tentang kredibilitas APBN. Karena itu, diperlukan evaluasi mengenai basis perhitungan pajak yang menjadi dasar penyusunan target penerimaan APBN.

“Penurunan aktivitas terjadi pada beberapa sektor, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan pajak tidak tercapai, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam membahas APBN ke depan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (5/8)

Penurunan aktivitas terjadi secara sektoral yang meliputi harga komoditas, batu bara, kebun kelapa sawit, dan migas. Penurunan aktivitas tersebut tentu berakibat penerimaan perpajakan yang menurun pula.

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Tidak hanya itu, lemahnya perekonomian dunia melalui perdagangan internasional pun mengalami pertumbuhan yang sangat kecil. Hingga ekspor dan impor pun mengalami aktifitas yang negatif, maka penerimaan pajak sesuai pada pasal 22 turut mengalami penurunan.

Walaupun demikian, hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilakukan sebuah upaya menangani penurunan penerimaan pajak. Karena, kredibilitas dan realisasi APBN pun akan menjadi suatu pertanyaan yang besar, bahwa target APBN yang terlalu tinggi terlalu optimis.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengelola data berdasarkan basis yang real atau nyata, yaitu melalui inventarisasi dan kegiatan ekonomi secara faktual. Basis data faktual bisa dipatokkan pada tahun-tahun lalu.

“Hal ini sudah disetujui pada sidang kabinet untuk melakukan revisi target penerimaan pajak berdasarkan data yang konkret. Selain itu, pengumpulan pajak setinggi mungkin juga dibutuhkan, karena perlu dilakukan penyesuaian dari belanja negara supaya defisit terjaga,” tuturnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M