APARATUR SIPIL NEGARA

Sri Mulyani Ajak Masyarakat Adukan Anak Buahnya yang Bermasalah

Muhamad Wildan | Jumat, 24 Februari 2023 | 11:30 WIB
Sri Mulyani Ajak Masyarakat Adukan Anak Buahnya yang Bermasalah

Tampilan awal laman aplikasi Wise Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi dan menjaga integritas pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sri Mulyani menyebut masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi Whistleblowing System (Wise) Kemenkeu apabila menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu.

"Pengaduan masyarakat yang masuk dalam Wise dipastikan untuk terus ditindaklanjuti, diverifikasi, dan akan diinvestigasi yang bisa berujung pada penerapan hukuman disiplin," katanya, Jumat (24/2/2023).

Baca Juga:
Dirjen Pajak: Kami Tidak Akan Ambil yang Bukan Hak Negara

Sri Mulyani menuturkan Kemenkeu sudah aktif menindaklanjuti ratusan pengaduan melalui Wise. Pada 2022, Kemenkeu telah menindaklanjuti 185 kasus fraud yang diadukan masyarakat melalui Wise. Sebanyak 96 pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin akibat fraud tersebut.

Pada 2021, Kemenkeu menindaklanjuti 174 fraud yang diadukan lewat Wise. Sebanyak 114 pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin. Pada 2020, Kemenkeu menindaklanjuti 128 fraud dan menghukum sebanyak 71 pegawai.

"Kritik masyarakat sungguh kami hargai. Kami akan terus meminta masyarakat ikut mengawasi dan menjaga seluruh jajaran Kemenkeu. Sebab, institusi ini penting untuk negara dan bangsa kita. Ini adalah institusi yang harus dijaga oleh semuanya," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Ajukan Izin Kuasa Hukum Pajak secara Online, 6 Hal Ini Perlu Dicermati

Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui wise.kemenkeu.go.id atau lewat hotline 134. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan aduan ke Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) KLIP, (021) 52970777, atau ke [email protected].

"Silakan masyarakat berpartisipasi menjaga institusi pajak sebagai tulang punggung penerimaan untuk keperluan pembangunan Indonesia," tutur Dirjen Pajak Suryo Utomo. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 02 Mei 2024 | 15:08 WIB DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak: Kami Tidak Akan Ambil yang Bukan Hak Negara

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:30 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Empat Menteri Negara G20 Dukung Penerapan Pajak Kekayaan Global

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:00 WIB KOTA SEMARANG

Diskon PBB 10 Persen Diperpanjang 5 Hari! Berakhir 5 Mei 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 02 Mei 2024 | 15:08 WIB DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak: Kami Tidak Akan Ambil yang Bukan Hak Negara

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:30 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Empat Menteri Negara G20 Dukung Penerapan Pajak Kekayaan Global

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:00 WIB KOTA SEMARANG

Diskon PBB 10 Persen Diperpanjang 5 Hari! Berakhir 5 Mei 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Link Aktivasi Ereg Tak Diterima dalam 24 Jam, Harus Pakai Email Lain

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Profil DJP Online Berstatus Kepala Keluarga Padahal Bukan, Bagaimana?

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:13 WIB LAPORAN KEUANGAN

Pembukuan Akuntansi Sederhana, Pelaku UKM Bisa Pakai Ini

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Proses Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Mulai Penilaian Mandiri