Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Revisi UU KUP, Ini Kata Pakar Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Revisi UU KUP, Ini Kata Pakar Pajak

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam program Squawk Box yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (30/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diusulkan pemerintah akan berperan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menciptakan keadilan dalam sistem pajak.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan peningkatan tax ratio akan lebih efektif dilakukan melalui instrumen kebijakan seperti perubahan subjek, objek, dan tarif pajak, bukan sepenuhnya melalui instrumen administrasi.

"Kalau administrasi, misalnya pengawasan dan database. Namun, itu sendiri tidak cukup. Jadi, kalau kita ingin lebih besar lagi peningkatannya, harus melalui kebijakan," ujar Bawono dalam program Squawk Box yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Ketika reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP diterapkan, perlu dipastikan rencana kebijakan pajak yang diusung pemerintah tidak bertentangan dengan misi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Bila dicermati secara menyeluruh, tampak agenda reformasi pajak yang tertuang dalam RUU KUP kali ini juga berfokus untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil. Dengan demikian, tidak hanya sepenuhnya berfokus pada peningkatan penerimaan semata.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaturan alternative minimum tax (AMT) dalam RUU KUP. Bawono mengatakan perusahaan yang akan terdampak rezim AMT adalah perusahaan yang mencatatkan rugi secara terus-menerus. Hal ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak.

Baca Juga: Pagu Insentif Pajak Mau Habis, DJP Klaim Masih Cukup

Klausul AMT menunjukkan pemerintah memiliki upaya untuk membendung praktik perencanaan pajak yang agresif karena berisiko menggerus basis pajak. Simak ‘Begini Tren dan Dampak Alternative Minimum Tax Di Berbagai Negara’.

Upaya untuk menciptakan keadilan juga tercermin pada rencana penambahan lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar yang dikenai tarif PPh orang pribadi sebesar 35%. Simak ‘Ini Rencana Perubahan Kebijakan PPh dalam Revisi UU KUP’.

"Keadilan adalah roh yang penting dalam revisi UU KUP saat ini," ujar Bawono.

Baca Juga: Ketentuan Pemotong PPh Final Bunga Obligasi 10%

Tak hanya itu, upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil juga tertuang dalam rencana penambahan ketentuan general anti-avoidance rule (GAAR). Melalui ketentuan ini, otoritas pajak dapat membatalkan transaksi wajib pajak yang motifnya semata-mata untuk tujuan pajak.

"Ini menurut saya sesuai dengan tren internasional karena sudah banyak negara yang menerapkan GAAR tersebut. Ini menurut saya satu senjata yang membuat aspek pencegahan penghindaran pajak makin bergigi," imbuh Bawono. (kaw)

Baca Juga: Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang
Topik : revisi UU KUP, UU KUP, PPh, PPN, AMT, GAAR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Jum'at, 17 September 2021 | 17:30 WIB
PAJAK UMKM

Setoran Pajak UMKM Masih Minim, Hal Ini Jadi Pengganjal

Jum'at, 17 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

15 Ekonom Peraih Nobel Dukung 'Tax The Rich' Ala Joe Biden

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP