Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Soal Pengumpulan Data Lapangan oleh Pihak Eksternal, Ini Kata DJP

A+
A-
5
A+
A-
5
Soal Pengumpulan Data Lapangan oleh Pihak Eksternal, Ini Kata DJP

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) membuka seluas-luasnya kerja sama terkait dengan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) untuk perluasan basis data pajak. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (29/6/2020).

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-11/PJ/2020, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan sebelum KPDL dapat dilakukan pihak eksternal. Mulai dari efektivitas dan efisiensi, kompetensi pihak eksternal, kerahasiaan data, jangka waktu pelaksanaan, hingga pertimbangan lain.

"Secara prinsip kami memanfaatkan data untuk melakukan pengawasan. Pihak yang bisa diajak kerja sama adalah pihak mana saja yang berpotensi kami ajak kerja sama dan bisa memperoleh data yang kami perlukan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce

Perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal dapat diinisiasi oleh Direktur, Kepala Kanwil DJP, atau Kepala KPP. Metode pengumpulan serta jenis data dan/atau informasi yang diharapkan dapat dikumpulkan oleh pihak eksternal harus dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.

Adapun jenis data dan/atau informasi itu mencakup data yang dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan (income), biaya (cost), harta (asset), kewajiban (liability), modal (equity), atau profil (profile) yang dinilai bermanfaat dalam penggalian potensi pajak.

Selain masalah KPDL oleh pihak eksternal DJP, ada pula bahasan mengenai penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi di lingkungan Pengadilan Pajak pada 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020.

Baca Juga: DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Sesuai Kondisi Wilayah

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ekstensifikasi melalui KPDL akan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Jika situasi sejumlah wilayah cukup kondusif, fiskus akan terjun ke lapangan.

“Kalau tidak memungkinkan ya tidak perlu [ke lapangan],” katanya.

Baca Juga: Dirjen Pajak: Masa Insentif Kemungkinan Diperpanjang Hingga Desember

SE-11/PJ/2020 akan menjadi panduan dalam menjalankan kembali pengawasan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan dalam tatanan kenormalan baru (new normal). Simak artikel ‘Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Jalan Lagi, Ini Kata DJP’. (DDTCNews) (kaw)

  • Penundaan Persidangan di Pengadilan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-13/PJ/2020, pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak yang semula telah dijadwalkan 29 Juni hingga 5 Juli 2020 ditunda. Seluruh layanan administrasi melalui helpdesk (disampaikan secara langsung) juga dihentikan sementara.

Layanan administrasi itu meliputi pengajuan banding/gugatan, pengajuan permohonan peninjauan kembali, pelayanan informasi, penyampaian surat-surat lainnya, serta pengiriman salinan putusan Pengadilan Pajak dan salinan putusan peninjauan kembali

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Penerbitan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Kebijakan ini diambil setelah ada kasus positif orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 terhadap dua tenaga pendukung Pengadilan Pajak yang masuk kerja terakhir pada Kamis (18/6/2020). Pelaksanaan beleid ini akan dievaluasi secara berkala.

  • Dana Abadi

Berdasarkan PMK 68/2020. sisa lebih yang diperoleh atau diterima badan atau lembaga pendidikan yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Simak artikel ‘Jika Dialokasikan Sebagai Dana Abadi, Sisa Lebih Bukan Objek PPh’.

Penempatan pada dana abadi dapat dikecualikan sepanjang badan atau lembaga pendidikan telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi. Selain itu, penempatan tersebut disetujui oleh pihakpihak terkait seperti pimpinan perguruan tinggi dan pejabat instansi pemerintah terkait. (Kontan/DDTCNews)

Baca Juga: DJP: Nantinya, WP Bisa Akses Data Pajak Akurat dan Real Time
  • Tarif PPh Perseroan Terbuka

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 yang berisi tentang penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.

Perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia setidaknya 40% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh berhak memperoleh tarif PPh badan yang lebih rendah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Simak artikel ‘Resmi Terbit! PP Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Perseroan Terbuka’. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

  • Lonjakan Restitusi

Kementerian Keuangan mencatat adanya lonjakan permohonan restitusi pada Mei 2020 karena adanya pemanfaatan insentif restitusi dipercepat dalam PMK 44/2020.

Baca Juga: Seperti Apa Perkembangan Implementasi AEoI Terkini?

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan hingga Mei 2020, restitusi secara keseluruhan tumbuh 7,45%, lebih rendah dari tahun lalu. Meski demikian, komponen restitusi dipercepat tercatat tumbuh 27% (yoy).

“Ini trennya setelah PMK 44/2020 terbit, di bulan Mei 2020 saja ada pertumbuhan [restitusi dipercepat] hampir 89%,” ujar Yon. (Kontan/DDTCNews)

  • Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Kementerian Keuangan menerbitkan beleid yang mengatur tentang pemberian fasilitas pajak untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross split.Ketentuan itu tertuang dalam PMK 67/2020 yang diundangkan pada 16 Juni 2020.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2017 ini menyatakan kontraktor kontrak kerja sama berhak atas fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Simak artikel ‘PMK Baru Fasilitas Pajak Hulu Migas Kontrak Bagi Hasil Gross Split’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, KPDL, ekstensifikasi, data, informasi, pengawasan, Ditjen Pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:45 WIB
KEP-280/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK