Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:00 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Soal Beleid Pemajakan E-Commerce, Asosiasi Takutkan Risiko Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Beleid Pemajakan E-Commerce, Asosiasi Takutkan Risiko Ini

Ilustrasi tampilan penjualan barang lewat media sosial. 

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berpendapat aturan pajak bagi platform marketplaceidealnya muncul bersamaan dengan platform lain, terutama media sosial. Hal ini untuk menghindari fenomena migrasi penggunaan media yang lebih minim pengawasan.

Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga. Menurutnya, pengaturan secara bersamaan menjadi krusial untuk mempersempit celah penghindaran pengenaan pajak karena ada platform yang lebih menguntungkan.

“Idealnya keluar berbarengan, jadi tidak ada distorsi,” katanya dalam konferensi pers, Senin (14/1/2019).

Baca Juga: Beleid Baru Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, & Pengukuhan PKP

Distorsi yang dimaksud adalah beralihnya pilihan berjualan dari platform marketplace ke media sosial. Hal ini yang menjadi perhatian serius pelaku usaha yang bergerak di platform marketplace. Pasalnya, kondisi ini akan menggerus inti bisnis e-commerce dengan berkurangnya pelapak daring.

Kondisi ini, sambungnya, sangat terasa dalam PMK 210/2018. Aturan untuk e-commerce, terutama dalam platform marketplace dijabarkan secara jelas. Salah satu regulasi yang ditegaskan adalah wajib menyertakannya NPWP bagi penjual online. Di sisi lain, pengaturan untuk platform seperti media sosial belum terlalu rinci.

Dalam pasal 9 beleid itu disebutkan pengenaan PPN, PPnBM, dan PPh atas perdagangan dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Baca Juga: NPWP Bendahara Pemerintah Dihapus, Kepatuhan Diharapkan Makin Baik

“Kalau marketplace duluan yang diatur, kemudian media sosial belum, berarti nanti akan ada peralihan. Shifting ini yang sebetulnya kita takutkan,” paparnya.

Bima memastikan tidak ada resistensi dari industri e-commerce untuk pemajakan untuk ekonomi digital. Pelaku usaha, diklaimnya, akan menerima keputusan pemerintah sepanjang diterapkan kepada seluruh pelaku usaha termasuk yang bermain di ranah sosial media.

“Kita tidak masalah kalau itu mau diatur asalkan berbarengan semuanya. Karena semua di e-commerce itu berbadan hukum dan kita selama ini patuh dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Ribuan NPWP Baru Instansi Pemerintah Diterbitkan, Ini Kata DJP
Topik : e-commerce, dagang-el, NPWP, PMK 210/2018, media sosial
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 05 Maret 2020 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 04 Maret 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 02 Maret 2020 | 16:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 25 Februari 2020 | 18:04 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:00 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK