TINGKAT KEMISKINAN

SMI: Gini Ratio 0,4 Jadi Warning Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Januari 2017 | 14:28 WIB
SMI: Gini Ratio 0,4 Jadi Warning Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan bersikap lebih serius dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia, mengingat indeks Gini Ratio saat ini berada pada angka 0,4.

Ia juga mengatakan pemerintah tidak mungkin mencapai masyarakat yang adil dan makmur, jika sebanyak 10-11% masyarakat Indonesia hidup berada di bawah garis kemiskinan.

"Bahkan manajemen ekonomi, politik, dan sosial dalam hal ini justru terjadi kesenjangan, terbukti dari fakta bahwa hanya sebagian kecil populasi masyarakat Indonesia yang menguasai aset negara. Hal ini sangat berlawanan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur," ujarnya di Jakarta, Senin (16/1).

Baca Juga:
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Sri Mulyani menyatakan Gini Ratio pada angka 0,4 tentu menjadi peringatan (warning) bagi pemerintah untuk semakin serius dalam menangani ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah juga perlu meninjau dan melihat berbagai hal yang bersangkutan dengan ketimpangan harus segera diperbaiki.

Ketimpangan yang tengah terjadi itu menjadi tugas yang luar biasa besar untuk pemerintah supaya bisa diatasi. Ketimpangan ini menurutnya tidak hanya terjadi di Jakarta maupun di Pulau Jawa, namun juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

"Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah yaitu mengenai kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial untuk menjaga ketimpangan supaya ketimpangan tidak semakin besar," pungkasnya.

Baca Juga:
Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Menurutnya cita-cita negara untuk semakin menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya harus bisa dicapai. Ia pun menyadari tingkat kemiskinan tercermin pada sejumlah kalangan masyarakat yang masih sulit untuk mendapatkan air bersih.

Sri menekankan pemerintah kini tengah meningkatkan infrastruktur untuk bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, namun peningkatan ini perlu peran serta APBN dalam menganggarkan dananya. Peran serta APBN dinilai sangat penting untuk mencapai hal tersebut, mengingat keadilan dan kemakmuran membutuhkan APBN yang berkesinambungan. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Senin, 25 Maret 2024 | 16:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 27 Persen, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Hanya Rp 19 Triliun

Senin, 25 Maret 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak dari PPN Dalam Negeri Turun 26 Persen, Ada Apa?

BERITA PILIHAN