Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Skema Bisnis Multinasional Berubah, Isu Transfer Pricing Makin Urgen

A+
A-
3
A+
A-
3

Partner Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan saat memaparkan materi dalam  talkshow bertajuk ‘Development of BEPS in Indonesia and How Taxpayers Face Transfer Pricing’ di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Depok, Selasa (23/4/2019).

DEPOK, DDTCNews – Pemahaman isu tranfer pricing semakin urgen untuk dimiliki seiring dengan perkembangan skema bisnis global.

Hal ini diungkapkan Romi Irawan, Partner Transfer Pricing Services DDTC dalam talkshow bertajuk ‘Development of BEPS in Indonesia and How Taxpayers Face Transfer Pricing’ di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Depok, Selasa (23/4/2019).

“Ekonomi digital telah mengubah skema atau model bisnis dari perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini turut berdampak pada analisis transfer pricing,” katanya dalam acara yang menjadi bagian dari rangkaian Tax Seminar and Training (TST) ke-20 Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI tersebut.

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

Menurutnya, beberapa perubahan tersebut antara lain dikarenakan pertama, telah terintegrasinya rantai pasokan. Kedua, adanya interaksi jarak jauh dengan para pelanggan. Ketiga, tidak ada jaminan kehadiran substansial. Keempat, digantikannya peran manusia dengan perangkat lunak.

Dalam kondisi tersebut, sambungnya, sudah mulai banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan arm’s length principle (ALP). Mereka mempertanyakan apakah ALP masih dapat menjadi standar yang solid dan tetap bisa diandalkan.

Bagaimanapun, sambungnya, menurut OECD TP Guidelines 2017, kasus transfer pricing bersifat fact-intensive dan kemungkinan melibatkan evaluasi yang sulit atas perbandingan, pasar, dan informasi keuangan atau industri lainnya.

Baca Juga: Ada 19 P3B Indonesia yang Direvisi Tahun Ini

Dalam UN TP Manual 2017, transfer pricing knowledge adalah mengenai penetapan harga, alasan ekonomi yang rasional, pengetahuan pasar, serta pengetahuan bisnis dan industri. Hal inilah yang membuat pengetahuan terhadap sistem dan instrumentransfer pricing menjadi krusial agar cocok dengan skema atau model bisnis yang baru.

Hal ini akan memengaruhi otoritas pajak, wajib pajak lokal maupun multinasional, serta konsultan pajak yang khusus di bidang transfer pricing. Dia memaparkan tim transfer pricing yang ideal menurut Gareth Green (2008) setidaknya memuat beberapa pihak atau aspek.

Beberapa pihak atau aspek itu antara lain penasihat pajak langsung yang harus bekerja sama dengan spesialis transfer pricing,penasihat pajak internasional, penasihat pajak tidak langsung, akuntan keuangan, personel perbendaharaan, akuntan biaya dan spesialis sistem, keahlian penilaian, saran legal, banker investasi atau spesialis keuangan perusahaan, serta konsultan bisnis dan spesialis rantai pasok.

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain

Di depan 60 mahasiswa yang menjadi peserta talkshow, Romi juga memaparkan three-tiered transfer pricing documentation (TP Doc). TP Doc itu mencakup master file, local file, dan country by country report (CbCR).

“Aturan mengenai TP Doc ini untuk meningkatkan transparansi administrasi pajak dengan mempertimbangkan biaya kepatuhan untuk bisnis,” imbuhnya.

Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Departemen Akuntansi FEB UI Ancella A. Hermawan ini juga menghadirkan pembicara dari Ditjen Pajak yang diwakili oleh Achmad Amin, Deputi Direktur Tax Treaty dan Kerja Sama Pajak Internasional.

Baca Juga: Prancis Sebut Pajak Digital Sebagai 'Puncak Gunung Es', Apa Maksudnya?

Dalam paparannya, Amin lebih banyak menjelaskan langkah-langkah atau upaya yang sudah diambil DJP setelah proyek BEPS OECD untuk mengatasi praktik BEPS di Indonesia. Dalam konteks transfer pricing, ketentuan terkait penyusunan dan penyampaian TP Doc ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.03/2016.

Sekadar informasi, acara puncak TST ke-20 ini akan diadakan pada Agustus 2019. TST merupakan program rutin dari Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI. DDTC sebagai firma pajak berbasis ilmu pengetahuan hampir setiap tahun diundang untuk menghadirkan profesionalnya sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Prancis & AS Rencanakan Kesepakatan 15 Hari Lagi

“Ekonomi digital telah mengubah skema atau model bisnis dari perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini turut berdampak pada analisis transfer pricing,” katanya dalam acara yang menjadi bagian dari rangkaian Tax Seminar and Training (TST) ke-20 Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI tersebut.

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

Menurutnya, beberapa perubahan tersebut antara lain dikarenakan pertama, telah terintegrasinya rantai pasokan. Kedua, adanya interaksi jarak jauh dengan para pelanggan. Ketiga, tidak ada jaminan kehadiran substansial. Keempat, digantikannya peran manusia dengan perangkat lunak.

Dalam kondisi tersebut, sambungnya, sudah mulai banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan arm’s length principle (ALP). Mereka mempertanyakan apakah ALP masih dapat menjadi standar yang solid dan tetap bisa diandalkan.

Bagaimanapun, sambungnya, menurut OECD TP Guidelines 2017, kasus transfer pricing bersifat fact-intensive dan kemungkinan melibatkan evaluasi yang sulit atas perbandingan, pasar, dan informasi keuangan atau industri lainnya.

Baca Juga: Ada 19 P3B Indonesia yang Direvisi Tahun Ini

Dalam UN TP Manual 2017, transfer pricing knowledge adalah mengenai penetapan harga, alasan ekonomi yang rasional, pengetahuan pasar, serta pengetahuan bisnis dan industri. Hal inilah yang membuat pengetahuan terhadap sistem dan instrumentransfer pricing menjadi krusial agar cocok dengan skema atau model bisnis yang baru.

Hal ini akan memengaruhi otoritas pajak, wajib pajak lokal maupun multinasional, serta konsultan pajak yang khusus di bidang transfer pricing. Dia memaparkan tim transfer pricing yang ideal menurut Gareth Green (2008) setidaknya memuat beberapa pihak atau aspek.

Beberapa pihak atau aspek itu antara lain penasihat pajak langsung yang harus bekerja sama dengan spesialis transfer pricing,penasihat pajak internasional, penasihat pajak tidak langsung, akuntan keuangan, personel perbendaharaan, akuntan biaya dan spesialis sistem, keahlian penilaian, saran legal, banker investasi atau spesialis keuangan perusahaan, serta konsultan bisnis dan spesialis rantai pasok.

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain

Di depan 60 mahasiswa yang menjadi peserta talkshow, Romi juga memaparkan three-tiered transfer pricing documentation (TP Doc). TP Doc itu mencakup master file, local file, dan country by country report (CbCR).

“Aturan mengenai TP Doc ini untuk meningkatkan transparansi administrasi pajak dengan mempertimbangkan biaya kepatuhan untuk bisnis,” imbuhnya.

Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Departemen Akuntansi FEB UI Ancella A. Hermawan ini juga menghadirkan pembicara dari Ditjen Pajak yang diwakili oleh Achmad Amin, Deputi Direktur Tax Treaty dan Kerja Sama Pajak Internasional.

Baca Juga: Prancis Sebut Pajak Digital Sebagai 'Puncak Gunung Es', Apa Maksudnya?

Dalam paparannya, Amin lebih banyak menjelaskan langkah-langkah atau upaya yang sudah diambil DJP setelah proyek BEPS OECD untuk mengatasi praktik BEPS di Indonesia. Dalam konteks transfer pricing, ketentuan terkait penyusunan dan penyampaian TP Doc ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.03/2016.

Sekadar informasi, acara puncak TST ke-20 ini akan diadakan pada Agustus 2019. TST merupakan program rutin dari Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI. DDTC sebagai firma pajak berbasis ilmu pengetahuan hampir setiap tahun diundang untuk menghadirkan profesionalnya sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Prancis & AS Rencanakan Kesepakatan 15 Hari Lagi
Topik : transfer pricing, BEPS, TST ke-20, ekonomi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
berita pilihan
Senin, 11 November 2019 | 11:25 WIB
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Senin, 20 Mei 2019 | 10:21 WIB
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Selasa, 12 September 2017 | 13:52 WIB
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Selasa, 22 Oktober 2019 | 14:07 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:08 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Minggu, 11 Desember 2016 | 11:17 WIB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Rabu, 16 Oktober 2019 | 15:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 14 Maret 2019 | 17:52 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA