Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Skema Bisnis Multinasional Berubah, Isu Transfer Pricing Makin Urgen

2
2

Partner Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan saat memaparkan materi dalam  talkshow bertajuk ‘Development of BEPS in Indonesia and How Taxpayers Face Transfer Pricing’ di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Depok, Selasa (23/4/2019).

DEPOK, DDTCNews – Pemahaman isu tranfer pricing semakin urgen untuk dimiliki seiring dengan perkembangan skema bisnis global.

Hal ini diungkapkan Romi Irawan, Partner Transfer Pricing Services DDTC dalam talkshow bertajuk ‘Development of BEPS in Indonesia and How Taxpayers Face Transfer Pricing’ di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Depok, Selasa (23/4/2019).

“Ekonomi digital telah mengubah skema atau model bisnis dari perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini turut berdampak pada analisis transfer pricing,” katanya dalam acara yang menjadi bagian dari rangkaian Tax Seminar and Training (TST) ke-20 Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI tersebut.

Baca Juga: Bantu Toko Jalanan, Pungutan Baru bagi Peritel Online Diusulkan

Menurutnya, beberapa perubahan tersebut antara lain dikarenakan pertama, telah terintegrasinya rantai pasokan. Kedua, adanya interaksi jarak jauh dengan para pelanggan. Ketiga, tidak ada jaminan kehadiran substansial. Keempat, digantikannya peran manusia dengan perangkat lunak.

Dalam kondisi tersebut, sambungnya, sudah mulai banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan arm’s length principle (ALP). Mereka mempertanyakan apakah ALP masih dapat menjadi standar yang solid dan tetap bisa diandalkan.

Bagaimanapun, sambungnya, menurut OECD TP Guidelines 2017, kasus transfer pricing bersifat fact-intensive dan kemungkinan melibatkan evaluasi yang sulit atas perbandingan, pasar, dan informasi keuangan atau industri lainnya.

Baca Juga: Ini 2 Pendekatan Pajak Minimum untuk Ekonomi Digital

Dalam UN TP Manual 2017, transfer pricing knowledge adalah mengenai penetapan harga, alasan ekonomi yang rasional, pengetahuan pasar, serta pengetahuan bisnis dan industri. Hal inilah yang membuat pengetahuan terhadap sistem dan instrumentransfer pricing menjadi krusial agar cocok dengan skema atau model bisnis yang baru.

Hal ini akan memengaruhi otoritas pajak, wajib pajak lokal maupun multinasional, serta konsultan pajak yang khusus di bidang transfer pricing. Dia memaparkan tim transfer pricing yang ideal menurut Gareth Green (2008) setidaknya memuat beberapa pihak atau aspek.  

Beberapa pihak atau aspek itu antara lain penasihat pajak langsung yang harus bekerja sama dengan spesialis transfer pricing,penasihat pajak internasional, penasihat pajak tidak langsung, akuntan keuangan, personel perbendaharaan, akuntan biaya dan spesialis sistem, keahlian penilaian, saran legal, banker investasi atau spesialis keuangan perusahaan, serta konsultan bisnis dan spesialis rantai pasok.

Baca Juga: PBB Bakal Terbitkan Laporan Pemajakan Ekonomi Digital, Ini Fokusnya

Di depan 60 mahasiswa yang menjadi peserta talkshow, Romi juga memaparkan three-tiered transfer pricing documentation (TP Doc). TP Doc itu mencakup master file, local file, dan country by country report (CbCR).

“Aturan mengenai TP Doc ini untuk meningkatkan transparansi administrasi pajak dengan mempertimbangkan biaya kepatuhan untuk bisnis,” imbuhnya.

Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Departemen Akuntansi FEB UI Ancella A. Hermawan ini juga menghadirkan pembicara dari Ditjen Pajak yang diwakili oleh Achmad Amin, Deputi Direktur Tax Treaty dan Kerja Sama Pajak Internasional.

Baca Juga: Begini Update Kasus Transfer Pricing Coca-Cola

Dalam paparannya, Amin lebih banyak menjelaskan langkah-langkah atau upaya yang sudah diambil DJP setelah proyek BEPS OECD untuk mengatasi praktik BEPS di Indonesia. Dalam konteks transfer pricing, ketentuan terkait penyusunan dan penyampaian TP Doc ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.03/2016.

Sekadar informasi, acara puncak TST ke-20 ini akan diadakan pada Agustus 2019. TST merupakan program rutin dari Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI. DDTC sebagai firma pajak berbasis ilmu pengetahuan hampir setiap tahun diundang untuk menghadirkan profesionalnya sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Pendekatan User Participation Paling Untungkan Indonesia

“Ekonomi digital telah mengubah skema atau model bisnis dari perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini turut berdampak pada analisis transfer pricing,” katanya dalam acara yang menjadi bagian dari rangkaian Tax Seminar and Training (TST) ke-20 Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI tersebut.

Baca Juga: Bantu Toko Jalanan, Pungutan Baru bagi Peritel Online Diusulkan

Menurutnya, beberapa perubahan tersebut antara lain dikarenakan pertama, telah terintegrasinya rantai pasokan. Kedua, adanya interaksi jarak jauh dengan para pelanggan. Ketiga, tidak ada jaminan kehadiran substansial. Keempat, digantikannya peran manusia dengan perangkat lunak.

Dalam kondisi tersebut, sambungnya, sudah mulai banyak pihak yang mempertanyakan keberadaan arm’s length principle (ALP). Mereka mempertanyakan apakah ALP masih dapat menjadi standar yang solid dan tetap bisa diandalkan.

Bagaimanapun, sambungnya, menurut OECD TP Guidelines 2017, kasus transfer pricing bersifat fact-intensive dan kemungkinan melibatkan evaluasi yang sulit atas perbandingan, pasar, dan informasi keuangan atau industri lainnya.

Baca Juga: Ini 2 Pendekatan Pajak Minimum untuk Ekonomi Digital

Dalam UN TP Manual 2017, transfer pricing knowledge adalah mengenai penetapan harga, alasan ekonomi yang rasional, pengetahuan pasar, serta pengetahuan bisnis dan industri. Hal inilah yang membuat pengetahuan terhadap sistem dan instrumentransfer pricing menjadi krusial agar cocok dengan skema atau model bisnis yang baru.

Hal ini akan memengaruhi otoritas pajak, wajib pajak lokal maupun multinasional, serta konsultan pajak yang khusus di bidang transfer pricing. Dia memaparkan tim transfer pricing yang ideal menurut Gareth Green (2008) setidaknya memuat beberapa pihak atau aspek.  

Beberapa pihak atau aspek itu antara lain penasihat pajak langsung yang harus bekerja sama dengan spesialis transfer pricing,penasihat pajak internasional, penasihat pajak tidak langsung, akuntan keuangan, personel perbendaharaan, akuntan biaya dan spesialis sistem, keahlian penilaian, saran legal, banker investasi atau spesialis keuangan perusahaan, serta konsultan bisnis dan spesialis rantai pasok.

Baca Juga: PBB Bakal Terbitkan Laporan Pemajakan Ekonomi Digital, Ini Fokusnya

Di depan 60 mahasiswa yang menjadi peserta talkshow, Romi juga memaparkan three-tiered transfer pricing documentation (TP Doc). TP Doc itu mencakup master file, local file, dan country by country report (CbCR).

“Aturan mengenai TP Doc ini untuk meningkatkan transparansi administrasi pajak dengan mempertimbangkan biaya kepatuhan untuk bisnis,” imbuhnya.

Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Departemen Akuntansi FEB UI Ancella A. Hermawan ini juga menghadirkan pembicara dari Ditjen Pajak yang diwakili oleh Achmad Amin, Deputi Direktur Tax Treaty dan Kerja Sama Pajak Internasional.

Baca Juga: Begini Update Kasus Transfer Pricing Coca-Cola

Dalam paparannya, Amin lebih banyak menjelaskan langkah-langkah atau upaya yang sudah diambil DJP setelah proyek BEPS OECD untuk mengatasi praktik BEPS di Indonesia. Dalam konteks transfer pricing, ketentuan terkait penyusunan dan penyampaian TP Doc ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.03/2016.

Sekadar informasi, acara puncak TST ke-20 ini akan diadakan pada Agustus 2019. TST merupakan program rutin dari Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI. DDTC sebagai firma pajak berbasis ilmu pengetahuan hampir setiap tahun diundang untuk menghadirkan profesionalnya sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Pendekatan User Participation Paling Untungkan Indonesia
Topik : transfer pricing, BEPS, TST ke-20, ekonomi digital
artikel terkait
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
berita pilihan
Selasa, 12 September 2017 | 13:52 WIB
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:08 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Minggu, 11 Desember 2016 | 11:17 WIB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Kamis, 14 Maret 2019 | 17:52 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Senin, 22 April 2019 | 19:31 WIB
PERJANJIAN PAJAK
Kamis, 11 April 2019 | 10:37 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 04 September 2016 | 16:01 WIB
SOSIALISASI TAX AMNESTY UI
Sabtu, 17 September 2016 | 16:29 WIB
KERJA SAMA PENDIDIKAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 16:52 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA