SINGAPURA

Singapura Rilis Panduan Baru Transfer Pricing untuk Pedagang Komoditas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Juni 2019 | 15:40 WIB
Singapura Rilis Panduan Baru Transfer Pricing untuk Pedagang Komoditas

SINGAPURA, DDTCNews—Otoritas pajak Singapura (Inland Revenue Authority of Singapore/IRAS), pada akhir Mei 2019 menerbitkan panduan baru transfer pricing (TP) untuk menentukan nilai ekonomi dari kegiatan pemasaran dan perdagangan komoditas di Singapura.

Panduan ini mencakup kewajiban grup usaha multinasional (MNEs) untuk memastikan transaksi dengan pihak-pihak terkaitnya dilakukan secara wajar sekaligus dengan memenuhi persyaratan dokumentasi transfer pricing (TP Doc)-nya.

Panduan ini ditujukan untuk badan hukum atau perusahaan terdaftar di Singapura yang terlibat dalam pemasaran/ perdagangan komoditas. Panduan ini dimaksudkan guna melengkapi informasi tentang aturan penetapan harga transfer dalam Panduan Transfer Pricing IRAS.

Baca Juga:
Pengusaha Pesimistis Amount B Sederhanakan Ketentuan Transfer Pricing

Panduan tersebut menjelaskan bagaimana grup multinasional melakukan analisis fungsional untuk menentukan nilai transaksi berdasarkan fungsi, aset, dan risiko entitas. Hal ini juga mencakup metode penetapan harga transfer dan mengidentifikasi pembanding yang relevan.

“Saat memilih metode untuk menentukan harga transaksi komoditas, selain melihat ketersediaan perbandingan independen yang dapat diandalkan, penting mempertimbangkan praktik industri yang mengindikasikan transaksi itu,” demikian isi panduan transfer pricing tersebut.

Mengenai persyaratan TP Doc, IRAS mengharapkan entitas pemasaran/perdagangan komoditas memasukkan 8 informasi berikut, yaitu pertama, keadaan ekonomi dan strategi bisnis untuk transaksi komoditas pihak terkait.

Baca Juga:
Lagi, Bea Cukai Batam Amankan Puluhan Ribu Miras Ilegal Asal Singapura

Kedua, perincian bagaimana nilai dihasilkan grup MNE secara keseluruhan, saling ketergantungan fungsi yang dilakukan pemasaran komoditas/entitas perdagangan dengan seluruh grup dan kontribusinya dalam penciptaan nilai tersebut.

Ketiga, analisis fungsional menyeluruh, termasuk asumsi risiko dan bagaimana risiko itu dikelola. Keempat, bukti yang dapat diandalkan seperti pematerialan risiko dan dokumen untuk mendukung asumsi pemasaran komoditas/entitas perdagangan dan pengelolaan risiko.

Kelima, kebijakan penetapan harga, termasuk metode penentuan harga transfer yang digunakan, dasar pemilihan metode, dan bukti, informasi serta dokumen yang diperlukan untuk membenarkan pemilihan metode tersebut.

Baca Juga:
ADB Sebut Pungutan Karbon Uni Eropa Tak Akan Tekan Emisi

Keenam, pada metode CUP (Comparable Uncontrolled Price), informasi yang harus disajikan antara lain formula penetapan harga, perjanjian pelanggan, ada tidaknya diskon, rantai pasokan, informasi untuk keperluan non-pajak, dan bukti konsistensi transaksi.

Ketujuh, perbandingan syarat dan ketentuan yang disepakati antara entitas pemasaran / perdagangan komoditas dan pihak-pihak terkait dengan praktik industri dan syarat dan ketentuan yang disepakati antara pihak-pihak independen, serta dasar perbedaannya.

Kedelapan, informasi untuk membenarkan penyesuaian komparabilitas, seperti alasan yang dianggap tepat, bagaimana mereka dihitung, bagaimana mereka mengubah hasil untuk masing-masing yang sebanding dan bagaimana penyesuaian itu meningkatkan komparabilitas.

Panduan ini juga mencakup informasi tentang cara menghindari dan menyelesaikan sengketa transfer pricing. Ini diakhiri dengan contoh dari berbagai keadaan teoretis dan transaksi serta membahas bagaimana memastikan hasil yang memenuhi prinsip arm’s length. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 03 Maret 2024 | 14:30 WIB SINGAPURA

ADB Sebut Pungutan Karbon Uni Eropa Tak Akan Tekan Emisi

Minggu, 03 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penyesuaian Keterkaitan dalam Penentuan Transfer Pricing

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:33 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Penyediaan Jaringan Listrik dan Air