Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

A+
A-
2
A+
A-
2
Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Ilustrasi meterai elektronik

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan adanya perbedaan cara pembubuhan antara meterai tempel dan meterai elektronik.

Akun Twitter Kring Pajak memberikan penjelasan atas pertanyaan terkait dengan tata cara pembubuhan dokumen dengan meterai elektronik. @kring_pajak menyampaikan salah satu perbedaan antara kedua meterai tersebut adalah saat penandatangan dokumen di atas meterai.

Pada penggunaan meterai tempel konvensional, tanda tangan wajib ditumpuk atau terkena di atas meterai. Ketentuan tersebut tidak wajib dilakukan saat dokumen ditandatangani menggunakan meterai elektronik.

Baca Juga: Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

"e-Meterai tidak mencakup Tanda Tangan (Ttd), sehingga penandatanganan tetap perlu dilakukan. Hanya saja berbeda dengan meterai tempel, tanda tangan di dokumen elektronik tidak harus terkena meterai elektroniknya. Jadi bukan ditumpuk ya," tulis keterangan @kring_pajak pada Selasa (7/12/2021).

Akun layanan elektronik DJP melalui media sosial itu menambahkan beberapa aspek baru yang perlu diperhatikan dalam menggunakan meterai elektronik. Hal tersebut adalah urutan tanda tangan dan pembubuhan meterai.

Pada saluran konvensional, meterai tempel terlebih dahulu dibubuhkan dalam dokumen dan kemudian ditandatangani. Pada meterai elektronik, pengguna sudah menandatangi dokumen yang akan dibubuhi e-meterai.

Baca Juga: DJP Terbitkan Aturan Pemungutan Bea Meterai Bila Terjadi Gagal Sistem

"Perlu diperhatikan dokumen yang di-upload untuk dibubuhi meterai elektronik adalah dokumen yang sudah bertanda tangan," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi meluncurkan meterai elektronik. Masyarakat sudah bisa membubuhkan dokumen elektronik menggunakan meterai elektronik yang dibeli resmi melalui laman pos.e-meterai.co.id.

Pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai melalui sistem meterai elektronik. (sap)

Baca Juga: Ingat! Meterai Rp3.000 dan Rp6.000 Sudah Tidak Lagi Berlaku

Topik : meterai, bea meterai, surat berharga, bilyet, giro, meterai elektronik, meterai tempel

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TIPS METERAI

Cara Membubuhkan e-Meterai pada Dokumen Elektronik

Rabu, 06 Oktober 2021 | 17:12 WIB
PMK 134/2021

Sebelum Pemeteraian Kemudian Disahkan, Hal Ini Dicek Dulu

Rabu, 06 Oktober 2021 | 16:22 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Pertimbangkan Dokumen Transaksi SBN Bebas Bea Meterai

Rabu, 06 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Daftar e-Meterai

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak