Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

SGATAR Dorong Peluncuran Joint Database Transfer Pricing Asia Pasifik

A+
A-
1
A+
A-
1
SGATAR Dorong Peluncuran Joint Database Transfer Pricing Asia Pasifik

Suasana salah satu diskusi dalam rapat tahunan ke-49 SGATAR. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) mendorong kemungkinan adanya joint database terkait transfer pricing yang mencakup wilayah Asia Pasifik.

Hal tersebut masuk Working Group Report and Recommendations yang disampaikan Ketua Drafting Committee Dwi Astuti. Terdapat tiga topik penting yang didiskusikan dalam Working Group. Ketiganya adalah transfer pricing, automatic exchange of information (AEoI) dan simplifikasi pajak.

Adapun yang menjadi bahasan utama tentang transfer pricing berkaitan dengan beberapa aspek, seperti transfer pricing approach, comparables, secondary adjustment, dan transfer pricing dispute resolution.

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

“Rekomendasi yang disampaikan adalah agar mendorong kemungkinan untuk meluncurkan joint database yang meliputi wilayah Asia Pasifik,” ujar Dwi, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak (DJP), Senin (28/10/2019).

Sementara, terkait dengan AEoI, seluruh negara anggota SGATAR harus memahami pentingnya penyimpanan data common reporting standard (CRS) dari partner secara aman dan rahasia sesuai dengan legal framework yang ada.

Adapun terkait dengan simplifikasi pajak, Dwi menyampaikan perlunya modernisasi, change management, managemen big data, dan manajemen identitas. Selain itu, kerja sama dengan partner sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

“Untuk menyediakan software bagi wajib pajak serta transformasi workforce yang sejalan dengan perkembangan teknologi,” imbuhnya.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan sesi diskusi berlangsung sangat konstruktif dan produktif. Dia berharap akan tercipta kolaborasi dan pertukaran pengalaman yang berharga bagi para anggota yurisdiksi.

Menurut dia, setiap anggota yurisdiksi memiliki tantangan, pencapaian, dan milestone tertentu. Hal tersebut pada gilirannya akan memunculkan perspektif baru terkait digital ekonomi dan compliance risk management.

Baca Juga: Tiga Sektor Usaha yang Dinilai Shadow Economy oleh DJP

“Seluruh delegasi telah menyetujui Summary Report yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Working Groups Report dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua Drafting Committee, serta rekomendasi dari SGATAR Taskforce,” kata Robert.

Ketua Tim Taskforce Lyu Lan dari People’s Republic of China menyampaikan future research sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif seluruh anggota. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam ease of doing business. (kaw)

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Berwujud Selain Tanah yang Dapat Tax Allowance

Adapun yang menjadi bahasan utama tentang transfer pricing berkaitan dengan beberapa aspek, seperti transfer pricing approach, comparables, secondary adjustment, dan transfer pricing dispute resolution.

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

“Rekomendasi yang disampaikan adalah agar mendorong kemungkinan untuk meluncurkan joint database yang meliputi wilayah Asia Pasifik,” ujar Dwi, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak (DJP), Senin (28/10/2019).

Sementara, terkait dengan AEoI, seluruh negara anggota SGATAR harus memahami pentingnya penyimpanan data common reporting standard (CRS) dari partner secara aman dan rahasia sesuai dengan legal framework yang ada.

Adapun terkait dengan simplifikasi pajak, Dwi menyampaikan perlunya modernisasi, change management, managemen big data, dan manajemen identitas. Selain itu, kerja sama dengan partner sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

“Untuk menyediakan software bagi wajib pajak serta transformasi workforce yang sejalan dengan perkembangan teknologi,” imbuhnya.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan sesi diskusi berlangsung sangat konstruktif dan produktif. Dia berharap akan tercipta kolaborasi dan pertukaran pengalaman yang berharga bagi para anggota yurisdiksi.

Menurut dia, setiap anggota yurisdiksi memiliki tantangan, pencapaian, dan milestone tertentu. Hal tersebut pada gilirannya akan memunculkan perspektif baru terkait digital ekonomi dan compliance risk management.

Baca Juga: Tiga Sektor Usaha yang Dinilai Shadow Economy oleh DJP

“Seluruh delegasi telah menyetujui Summary Report yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Working Groups Report dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua Drafting Committee, serta rekomendasi dari SGATAR Taskforce,” kata Robert.

Ketua Tim Taskforce Lyu Lan dari People’s Republic of China menyampaikan future research sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif seluruh anggota. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam ease of doing business. (kaw)

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Berwujud Selain Tanah yang Dapat Tax Allowance
Topik : SGATAR, DJP, digitalisasi, BEPS, AEoI, transfer pricing
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 11 Februari 2019 | 10:40 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Senin, 23 Januari 2017 | 16:18 WIB
TRANSFER PRICING
Senin, 28 Oktober 2019 | 16:09 WIB
TRANSFER PRICING
Senin, 30 September 2019 | 11:20 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:55 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:43 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:33 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 11:53 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:54 WIB
REALISASI INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:43 WIB
SPECTAXCULAR 2020