RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR

SGATAR Dorong Peluncuran Joint Database Transfer Pricing Asia Pasifik

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Oktober 2019 | 16:40 WIB
SGATAR Dorong Peluncuran Joint Database Transfer Pricing Asia Pasifik

Suasana salah satu diskusi dalam rapat tahunan ke-49 SGATAR. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) mendorong kemungkinan adanya joint database terkait transfer pricing yang mencakup wilayah Asia Pasifik.

Hal tersebut masuk Working Group Report and Recommendations yang disampaikan Ketua Drafting Committee Dwi Astuti. Terdapat tiga topik penting yang didiskusikan dalam Working Group. Ketiganya adalah transfer pricing, automatic exchange of information (AEoI) dan simplifikasi pajak.

Adapun yang menjadi bahasan utama tentang transfer pricing berkaitan dengan beberapa aspek, seperti transfer pricing approach, comparables, secondary adjustment, dan transfer pricing dispute resolution.

Baca Juga:
Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

“Rekomendasi yang disampaikan adalah agar mendorong kemungkinan untuk meluncurkan joint database yang meliputi wilayah Asia Pasifik,” ujar Dwi, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak (DJP), Senin (28/10/2019).

Sementara, terkait dengan AEoI, seluruh negara anggota SGATAR harus memahami pentingnya penyimpanan data common reporting standard (CRS) dari partner secara aman dan rahasia sesuai dengan legal framework yang ada.

Adapun terkait dengan simplifikasi pajak, Dwi menyampaikan perlunya modernisasi, change management, managemen big data, dan manajemen identitas. Selain itu, kerja sama dengan partner sangat dibutuhkan.

Baca Juga:
Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

“Untuk menyediakan software bagi wajib pajak serta transformasi workforce yang sejalan dengan perkembangan teknologi,” imbuhnya.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan sesi diskusi berlangsung sangat konstruktif dan produktif. Dia berharap akan tercipta kolaborasi dan pertukaran pengalaman yang berharga bagi para anggota yurisdiksi.

Menurut dia, setiap anggota yurisdiksi memiliki tantangan, pencapaian, dan milestone tertentu. Hal tersebut pada gilirannya akan memunculkan perspektif baru terkait digital ekonomi dan compliance risk management.

Baca Juga:
Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

“Seluruh delegasi telah menyetujui Summary Report yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Working Groups Report dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua Drafting Committee, serta rekomendasi dari SGATAR Taskforce,” kata Robert.

Ketua Tim Taskforce Lyu Lan dari People’s Republic of China menyampaikan future research sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif seluruh anggota. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam ease of doing business. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024