STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK

Seperti Apa Kriteria Utama Orang Kaya atau HNWI di Berbagai Negara?

Redaksi DDTCNews | Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
Seperti Apa Kriteria Utama Orang Kaya atau HNWI di Berbagai Negara?

Ilustrasi (DDTC)

High Net-Worth Individuals (HNWI) atau individu-individu yang memiliki penghasilan tinggi telah dipandang sebagai segmen wajib pajak (WP) penting oleh otoritas pajak di banyak negara (Majdanska, et al, 2018).

Namun demikian, memajaki HNWI ini tidak mudah. Selain menjadi segmen pembayar pajak terbesar, HNWI ini juga rentan akan perilaku perencanaan pajak yang agresif atau perilaku menghindari pajak.

HNWI juga dinilai sebagai individu yang dapat mengaburkan pemilik aset yang sebenarnya di tingkat individu dengan terlibat di dalam struktur-struktur pengendalian saham yang kompleks.

Belum lagi, penghasilan HNWI dari berbagai negara juga mendorong suatu peluang bagi mereka untuk mengambil untung dengan cara memanfaatkan sistem keuangan dan peraturan yang ada di berbagai negara.

Tentunya, apa yang dilakukan HNWI ini dimungkinkan lantaran mereka memiliki modal yang besar. Mereka bisa memanfaatkan jasa berbagai tenaga professional untuk menjalankan berbagai aktivitas tersebut.

Merespons hal tersebut, International Monetary Fund (IMF) bersama dengan Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asian Development Bank (ADB) membangun sebuah kerangka survei yang dinamakan International Survey on Revenue Administration (ISORA).

Survei ISORA merangkum sejumlah kriteria utama yang menjadi acuan otoritas pajak di berbagai negara dalam menentukan status HNWI seperti penghasilan, kekayaan, jabatan, serta posisi strategis perusahaan.

Responden survei tersebut adalah para otoritas pajak yang berwenang di masing-masing negara yang bersangkutan.


Hasil survei menunjukkan mayoritas otoritas pajak menggunakan nilai aset dan kekayaan wajib pajak dalam menentukan status HNWI. Mayoritas otoritas pajak juga menggunakan penghasilan wajib pajak sebagai acuan penentuan status tersebut.

Menariknya, otoritas pajak di Indonesia, Malaysia, dan Portugal melihat posisi atau jabatan penting wajib pajak di dalam suatu pemerintahan ataupun apabila dilihat melalui perspektif lingkungan sekitarnya/masyarakat sebagai acuan.

Selain itu, otoritas pajak di negara-negara tersebut bersama Irlandia, Rumania, dan Selandia Baru juga melihat sejauh mana keterlibatan wajib pajak di dalam perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori wajib pajak besar berbentuk badan.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 17:00 WIB KPP MADYA BATAM

Teguran Tak Ditanggapi, WP Ini Terima Surat Paksa dari Kantor Pajak

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji