Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Seperti Apa Kondisi Rezim IP di Eropa Setelah BEPS Action 5 Dirilis?

A+
A-
0
A+
A-
0
Seperti Apa Kondisi Rezim IP di Eropa Setelah BEPS Action 5 Dirilis?

Dewasa ini banyak negara berlomba-lomba menawarkan intellectual property regimes atau rezim IP bagi investor asing. Menurut OECD, rezim IP adalah suatu insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh badan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan IP.

Penghasilan dari kepemilikan IP itu antara lain dapat berupa royalti, biaya lisensi, penjualan IP, penjualan barang dan jasa dengan menggunakan IP, dan penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta.

Dengan rezim IP, tarif pajak efektif atas penghasilan dari IP untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat berkurang sehingga memberikan keuntungan tambahan.

Baca Juga: Meninjau Misi Pemerintah Lewat Belanja Perpajakan

Namun, kompetisi tarif pajak melalui rezim IP di antara negara-negara tersebut menimbulkan konsekuensi, yakni membuka peluang praktik pengalihan keuntungan dan penggerusan basis pajak (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).

Guna mencegah perang tarif merusak itu, OECD merilis Action 5 Proyek BEPS pada 2015. Isinya, menyepakati pendekatan nexus yang dimodifikasi untuk menguji sejauh mana rezim IP di berbagai negara dapat dikategorikan sebagai harmful tax regime.

Pendekatan ini menggarisbawahi tentang keharusan adanya keterkaitan antara pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan IP dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan inovasi dalam IP tersebut.

Baca Juga: OECD: 84 Juta Rekening Luar Negeri Sudah Terpantau Otoritas Pajak

Singkatnya, selama rezim insentif tersebut hanya berorientasi kepada pendaftaran atau status hukum dari suatu IP, tanpa menarik real economic activity, maka seharusnya dikategorikan harmful.

Dalam perjalanannya, BEPS Action 5 kini menjadi salah satu dari empat standar minimum yang harus diikuti oleh anggota BEPS Inclusive Framework yang jumlahnya mencapai lebih dari 130 negara.

Banyak negara akhirnya menghilangkan atau mengubah ketentuan rezim IP dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya, demi mendapatkan status yang tidak membahayakan (not harmful) dari OECD’s Forum on Harmful Tax Practices (FHTP).

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Dua Syarat Bagi Pengusaha untuk Dapat Stimulus

Berdasarkan data Tax Foundation, terdapat 18 negara Eropa yang masih menerapkan rezim IP (patent box regime) hingga pertengahan 2019. Mayoritas rezim itu telah mendapatkan status tidak membahayakan seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan pendekatan OECD telah memberikan dampak positif bagi rezim IP yang telah ada maupun yang akan diterapkan. Tujuan untuk mencegah praktik BEPS pun menjadi lebih dekat.

Baca Juga: Bikin Panduan Negosiasi P3B, PCT Minta Masukan dari Stakeholder

Meski begitu, perlu diingat bahwa berbagai insentif pajak di luar tarif itu juga berdampak terhadap menurunnya tarif pajak efektif. Contoh, super tax deduction, kredit pajak, maupun percepatan depresiasi aset.

Topik : narasi data, statistik data, BEPS, penghindaran pajak, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 11 Juni 2020 | 19:36 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 11 Juni 2020 | 17:13 WIB
REKOMENDASI OECD
Kamis, 11 Juni 2020 | 11:12 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 11 Juni 2020 | 10:54 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Minggu, 05 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Minggu, 05 Juli 2020 | 09:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 08:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 05 Juli 2020 | 07:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Minggu, 05 Juli 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 04 Juli 2020 | 15:01 WIB
KOTA BOGOR
Sabtu, 04 Juli 2020 | 14:01 WIB
LAPORAN WHO
Sabtu, 04 Juli 2020 | 13:01 WIB
ANDI BACHTIAR YUSUF:
Sabtu, 04 Juli 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT