Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Selain Pensiunan, Warga Tak Mampu juga Dapat Diskon PBB 75%

A+
A-
1
A+
A-
1
Selain Pensiunan, Warga Tak Mampu juga Dapat Diskon PBB 75%

Ilustrasi.

PEKANBARU, DDTCNews - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, memberikan potongan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 75% untuk para pensiunan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan diskon PBB diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Menurutnya, insentif itu berlaku bagi semua pensiunan baik aparatur sipil negara (ASN) maupun swasta.

"Pensiunan apa saja, tidak harus pegawai negeri. Misalnya pensiunan karyawan swasta, atau masyarakat tidak mampu, diberikan diskon sebesar 75%," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (2/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Zulhelmi mengatakan Wali Kota Firdaus telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako) 106/2021 mengenai pemberian diskon PBB untuk seluruh pensiunan di Kota Pekanbaru. Selain pensiunan, beleid itu juga mengatur pemberian insentif serupa untuk masyarakat tidak mampu.

Perwako 106/2021 mengubah peraturan sebelumnya yang hanya memberikan diskon PBB 75% untuk pensiunan ASN serta wajib pajak dengan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) hingga Rp100.000. Beleid yang lama mengharuskan pengajuan insentif diserahkan kepada Bapenda paling lambat akhir Juni 2021. Tetapi setelahnya pensiunan bisa menikmati insentif selamanya atau hingga rumah yang menjadi objek pajak dialih kepemilikan.

Adapun pada ketentuan yang baru, penerima insentif diperluas dan proses pengajuannya dipermudah. Mengenai durasi pemanfaatan insentif, tetap berlaku selamanya atau hingga objek pajaknya dialih kepemilikan.

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Pensiunan atau wajib pajak tidak mampu kini cukup mengajukan permohonan kepada Bapenda tanpa perlu membawa surat pengantar dari kelurahan. Sementara pada ketentuan sebelumnya, surat pengantar tersebut menjadi dokumen yang harus diserahkan kepada Bapenda.

Zulhelmi menyebut pensiunan atau wajib pajak tidak mampu yang telah mendapatkan diskon PBB, akan menerima pemotongan tagihan secara otomatis dalam SPTT setiap tahun.

"Permohonan sekarang cukup hanya sekali saja. Setiap tahun otomatis terdiskon 75%, jadi dia cuma bayar seperempatnya saja," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Topik : diskon pajak, pemutihan pajak, insentif pajak, diskon PBB, sanksi pajak, pemutihan PBB, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor