Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sektor Wisata Hanya Sumbang Rp1,3 Juta ke PAD

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi Lumbok Seminung. (youtube Satpolpp Lambar)

LIWA, DDTCNews – Banyaknya tempat wisata yang berada di Kabupaten Lampung Barat masih belum optimal dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disebut-sebut karena baru kurang dari 10% tempat wisata yang sudah dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten (Pemkab).

Kabid Destinasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat Cekden Hamdan menjelaskan dari 70 tempat wisata yang ada, Pemkab hanya mengelola 5 tempat wisata. Sementara, mayoritas tempat wisata dimiliki oleh masyarakat dan Dinas Kehutanan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

“Hanya 5 objek wisata yang saat ini milik Pemkab, antara lain wisata arung jeram, rest area, Kebun Raya Liwa, Lumbok Seminung, dan Kampung Kopi. Sementara, 65 objek wisata lainnya tidak dimiliki oleh Pemkab,” ujarnya di Liwa, Kamis (17/1/2019).

Baca Juga: Pemasangan Tapping Box Kerek Penerimaan Pajak Hingga 80%

Menurutnya, objek wisata yang berada di kawasan hutan, pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Hal serupa juga berlaku untuk objek wisata yang berada di dalam kawasan TNBBS yang pengelolaannya menjadi kewenangan dinas.

Dia mengatakan hanya objek wisata arung jeram dan kawasan terpatu Lumbok Seminung Resort yang berkontribusi terhadap PAD melalui retribusi. Pada 2018, objek wisata arung jeram berkontribusi Rp940.000 melalui sewa perahu karet. Selanjutnya, objek wisata Seminung Lumbok berkontribusi Rp400.000 melalui sewa kendaraan.

Lebih lanjut Cekden menjelaskan minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD juga dikarenakan Pemkab belum menetapkan payung hukum yang mengatur retribusi masuk kawasan pariwisata bagi para pengunjung.

Baca Juga: Kegiatan Wisata Meningkat, DJBC Pindah Kantor ke Labuan Bajo

“Pemkab tengah fokus untuk menerapkan berbagai pengembangan terhadap sejumlah objek wisata yang kini dikelola,” ungkapnya, seperti dilansir dari Lampost.

Kendati hanya mengelola 5 objek wisata dan tidak berkontribusi besar terhadap PAD, Pemkab ke depannya akan menghibahkan objek wisata Bawang Bakung atau yang akrab disebut Negeri di Atas Awan kepada masyarakat. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Pajak Daerah, Pemkab Pasang Tapping Box

“Hanya 5 objek wisata yang saat ini milik Pemkab, antara lain wisata arung jeram, rest area, Kebun Raya Liwa, Lumbok Seminung, dan Kampung Kopi. Sementara, 65 objek wisata lainnya tidak dimiliki oleh Pemkab,” ujarnya di Liwa, Kamis (17/1/2019).

Baca Juga: Pemasangan Tapping Box Kerek Penerimaan Pajak Hingga 80%

Menurutnya, objek wisata yang berada di kawasan hutan, pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Hal serupa juga berlaku untuk objek wisata yang berada di dalam kawasan TNBBS yang pengelolaannya menjadi kewenangan dinas.

Dia mengatakan hanya objek wisata arung jeram dan kawasan terpatu Lumbok Seminung Resort yang berkontribusi terhadap PAD melalui retribusi. Pada 2018, objek wisata arung jeram berkontribusi Rp940.000 melalui sewa perahu karet. Selanjutnya, objek wisata Seminung Lumbok berkontribusi Rp400.000 melalui sewa kendaraan.

Lebih lanjut Cekden menjelaskan minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD juga dikarenakan Pemkab belum menetapkan payung hukum yang mengatur retribusi masuk kawasan pariwisata bagi para pengunjung.

Baca Juga: Kegiatan Wisata Meningkat, DJBC Pindah Kantor ke Labuan Bajo

“Pemkab tengah fokus untuk menerapkan berbagai pengembangan terhadap sejumlah objek wisata yang kini dikelola,” ungkapnya, seperti dilansir dari Lampost.

Kendati hanya mengelola 5 objek wisata dan tidak berkontribusi besar terhadap PAD, Pemkab ke depannya akan menghibahkan objek wisata Bawang Bakung atau yang akrab disebut Negeri di Atas Awan kepada masyarakat. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Pajak Daerah, Pemkab Pasang Tapping Box
Topik : lampung barat, pariwisata, PAD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Kamis, 21 November 2019 | 11:56 WIB
KABUPATEN MURUNG RAYA
Rabu, 20 November 2019 | 16:55 WIB
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Rabu, 20 November 2019 | 11:47 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA
Selasa, 19 November 2019 | 17:20 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 18 November 2019 | 16:24 WIB
KOTA BOGOR
Sabtu, 16 November 2019 | 17:18 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 15 November 2019 | 16:50 WIB
KOTA MALANG
Jum'at, 15 November 2019 | 14:48 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 14 November 2019 | 19:32 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 13 November 2019 | 16:40 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA