Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sediakan Laman Aktivasi EFIN, DJP Minta Masukan Wajib Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Sediakan Laman Aktivasi EFIN, DJP Minta Masukan Wajib Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) telah meluncurkan laman electronic filing identification number (EFIN). Otoritas meminta feedback dari wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (25/3/2021).

Dalam laman resminya, DJP menyatakan laman efin.pajak.go.id masih dalam versi beta. Hal ini dikarenakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dalam aplikasi ini sangat bergantung pada ketersediaan data, jaringan, dan perangkat pendukung di institusi lain.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi meminta wajib pajak yang sudah menjajal laman EFIN itu untuk memberikan masukan atau feedback. Respons dan komentar wajib pajak akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan laman EFIN.

Baca Juga: Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

"Nanti wajib pajak bisa kasih masukan,” kata Iwan.

Masyarakat yang ingin melakukan aktivasi atau mendapatkan EFIN karena lupa dapat mengakses laman tersebut melalui telepon genggam atau komputer. Aplikasi dalam laman ini akan menangkap wajah wajib pajak untuk pengujian kebenaran.

Penyediaan kanal tersebut dapat dipastikan akan mengurangi beban layanan EFIN di kantor pelayanan pajak atau melalui telepon Kring Pajak 1500200. Selain itu, wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak lagi.

Baca Juga: Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Selain mengenai penyediaan laman EFIN, ada pula bahasan terkait dengan realisasi pemberian insentif untuk dunia usaha. Kemudian, ada pula bahasan tentang komitmen otoritas fiskal melakukan konsolidasi fiskal.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Laman EFIN

Untuk dapat mengakses layanan pada laman EFIN, wajib pajak harus menyiapkan dan memastikan 3 hal. Pertama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) valid. Kedua, Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Baca Juga: Wewenang Sita dan Blokir Harta WP Tersangka, Ini Penjelasan DJP

Ketiga, foto sudah ada di Dukcapil. Wajib pajak, lanjut otoritas, juga perlu menyesuaikan dengan kondisi foto di Kartu Tanda Penduduk (KTP) apakah berkacamata atau tidak. Jika belum, wajib pajak bisa menghubungi Dukcapil. Simak ‘Mau Pakai Layanan di Laman EFIN? DJP Minta WP Pastikan Ini Dulu’. (DDTCNews)

  • Insentif Dunia Usaha

Pemerintah mencatat realisasi insentif untuk dunia usaha hingga 17 Maret 2021 senilai Rp7,15 triliun atau 12,2% dari pagu Rp58,46 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian insentif itu akan mendorong pelaku usaha pulih lebih cepat dari pandemi Covid-19.

"Ini memang tujuannya pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN langsung," katanya.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Sri Mulyani mengatakan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional tercatat senilai Rp76,59 triliun atau 10,9% dari pagu Rp699,43 triliun. Menurutnya, realisasi realisasi tersebut didominasi stimulus di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan kepada UMKM. (DDTCNews)

  • Defisit Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penyusunan APBN 2022 akan dilakukan lebih hati-hati lantaran menjadi tahun terakhir defisit anggaran berada di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja sangat keras untuk menopang perekonomian Indonesia sejak tahun lalu. Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan ruang pelebaran defisit yang diberikan UU 2/2020 hingga di atas 3% selama 3 tahun dengan bijaksana.

Baca Juga: Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

"[APBN] 2022 belum disampaikan kepada DPR, tetapi kami akan mengamati upaya pemulihan ini secara hat-hati," katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • Transfer ke Daerah

Hingga bulan lalu, realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mengalami penurunan hingga 12% menjadi senilai Rp103 triliun. Pada saat bersamaan, realisasi dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp87,5 triliun atau turun 11%.

"Ini lebih rendah dari tahun lalu sebelum pandemi Covid-19. Penurunan pajak akan diterjemahkan pada DAU, tapi DAU tidak kami turunkan sedrastis penurunan penerimaan negara," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (DDTCNews)

Baca Juga: Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital
  • Penerimaan PPh Orang Pribadi

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hingga akhir Februari 2021 mengalami kontraksi 12,51%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan masih tumbuh hingga 19,76%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontraksi turut dipengaruhi pandemi Covid-19. Dia memperkirakan penerimaan PPh orang pribadi masih akan terus bergerak hingga periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi berakhir pada 31 Maret 2021. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, EFIN, SPT, DJP, Ditjen Pajak, DJP Online, NPWP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 25 Maret 2021 | 10:17 WIB
Laman electronic filing identification number (EFIN) merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem adminsitrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP, sehingga diharapkan dapat pemanfaatan teknologi informasi dalam hal penyempurnaan proses adminsitrasi perpajakan yang efisien akan memberikan kemudaha ... Baca lebih lanjut

R JAKARIA

Kamis, 25 Maret 2021 | 08:44 WIB
minta no watsap kantor pajak,saya mau ngambil npwp
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Hingga 2020, Indonesia Miliki 71 P3B dengan Yurisdiksi Mitra

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 15:31 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Banyak WP Lupa EFIN, Pemanfaatan Layanan Lewat Kring Pajak Naik 63,7%

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 14:20 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Program 3C, DJP Tambah Layanan Transaksional Perpajakan

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak