Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap

A+
A-
2
A+
A-
2
Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih perlu waktu untuk menyiapkan insentif fiskal baru yang akan menggantikan tax holiday.

Menurut Bahlil, rencana penerapan pajak korporasi minimum global sebesar 15% yang baru saja disetujui tahun lalu dan akan diterapkan pada 2023 bukanlah kesepakatan final.

"Angka 15% itu masih didiskusikan, belum final. Setiap negara punya strategi sendiri dan tidak boleh dibocorkan. Kalau bocor berbahaya buat kita," ujar Bahlil, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Bahlil mengatakan setiap negara selalu saling mengantisipasi strategi negara lain dalam upaya menarik investasi ke negaranya masing-masing. "Di Asean sendiri dalam diplomasi investasi itu kita saling intip. Singapura kasih apa, Vietnam kasih apa, Malaysia kasih apa, kita kasih apa," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, strategi untuk menarik sebaiknya tidak diketahui oleh negara lain. "Nanti kita gampang ditebak sama negara lain," ujar Bahlil.

Untuk diketahui, pajak korporasi minimum global pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) berpotensi membuat insentif tax holiday yang diberikan Indonesia tidak efektif lagi digunakan untuk menarik investasi.

Baca Juga: Demi Investasi dan Pertahanan, Galangan Kapal Ini Dapat Insentif Pajak

Bila tax holiday tetap diberikan, maka negara lain bakal berhak mengenakan pajak sebesar 15% atas penghasilan yang tak dipajaki di Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota Inclusive Framework, pajak korporasi minimum global rencananya akan berlaku atas grup perusahaan dengan pendapatan di atas EUR750 juta per tahun.

Pajak korporasi minimum global diperkirakan akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai US$150 miliar setiap tahunnya. (sap)

Baca Juga: Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Topik : konsensus pajak global, pajak minimum global, pajak korporasi 15%, BKPM, tax holiday, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 30 April 2022 | 13:00 WIB
PENANAMAN MODAL

Mengapa Tax Holiday Perlu Diberikan? Ini Kata Kementerian Investasi

Kamis, 28 April 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Negara Ini Cabut Pengenaan Pajak Digital

Kamis, 28 April 2022 | 13:00 WIB
REALISASI INVESTASI

Pacu Investasi Sektor Sekunder, Bahlil: Sekarang Makin Berimbang

Rabu, 27 April 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Asosiasi Hotel Ini Minta Insentif Pajak PBB Diperpanjang

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2