Berita
Kamis, 09 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Saat Sistem DJP Online Bermasalah, DJP Sarankan Coba Alternatif Ini

A+
A-
29
A+
A-
29
Saat Sistem DJP Online Bermasalah, DJP Sarankan Coba Alternatif Ini

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengatakan ada saluran lain yang bisa dicoba oleh wajib pajak (WP) untuk menjadi alternatif pelaporan SPT secara elektronik jika e-Filing di DJP Online terganggu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan WP dapat memanfaatkan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) atau application service provider (ASP) sebagai alternatif pelaporan SPT, terutama saat sistem DJP Online bermasalah seperti kemarin.

“PJAP memang menjadi saluran alternatif untuk penyampaian SPT tahunan dan SPT lainnya," katanya kepada DDTCNews, Jumat (21/2/2020).

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Hestu menjelaskan hambatan yang alami oleh WP kemarin terkait tidak kunjung diterimanya token atau kode verifikasi e-Filing DJP Online ke email relatif tidak terjadi jika menggunakan layanan yang disediakan PJAP. Pasalnya, domain yang digunakan untuk pengiriman kode verifikasi berbeda.

Dengan demikian layanan PJAP dapat berjalan normal karena tidak ada blokir yang dilakukan oleh Google. Hal ini berbeda dengan email DJP yang berisi kode token atau kode verifikasi sempat dikategorikan sebagai spam hingga berujung pada pemblokiran.

“Gangguan tidak terjadi di PJAP karena pengiriman kode token via platform PJAP menggunakan domain masing-masing penyedia layanan PJAP," jelas Hestu.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Hestu menambahkan agar WP menggunakan layanan PJAP yang sudah resmi bekerja sama dengan DJP. PJAP yang resmi disebut telah memenuhi kriteria DJP untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada WP sebagaimana diatur dalam Perdirektur-jenderal Pajak No.11/2019.

Salah satu syarat teknis yang harus dipenuhi agar bisa menjadi PJAP adalah seluruh infrastruktur teknologi informasi berada di Indonesia, termasuk pusat data dan pusat pemulihan bencana. Kemudian calon PJAP harus memenuhi standar kualitas layanan dan menandatangani service level agreement (SLA) yang ditentukan DJP.

Adapun terkait dengan kendala hambatan pengiriman kode verifikasi ke email WP, DJP sudah menyelesaikannya. Pelayanan berbasis elektronik mulai berangsur normal sejak kemarin, Jumat (21/2/2020) malam. Pengiriman kode verifikasi e-Filing di DJP Online sudah berjalan lancar. (kaw)

Baca Juga: Cara Melapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 Melalui e-Bupot

“PJAP memang menjadi saluran alternatif untuk penyampaian SPT tahunan dan SPT lainnya," katanya kepada DDTCNews, Jumat (21/2/2020).

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Hestu menjelaskan hambatan yang alami oleh WP kemarin terkait tidak kunjung diterimanya token atau kode verifikasi e-Filing DJP Online ke email relatif tidak terjadi jika menggunakan layanan yang disediakan PJAP. Pasalnya, domain yang digunakan untuk pengiriman kode verifikasi berbeda.

Dengan demikian layanan PJAP dapat berjalan normal karena tidak ada blokir yang dilakukan oleh Google. Hal ini berbeda dengan email DJP yang berisi kode token atau kode verifikasi sempat dikategorikan sebagai spam hingga berujung pada pemblokiran.

“Gangguan tidak terjadi di PJAP karena pengiriman kode token via platform PJAP menggunakan domain masing-masing penyedia layanan PJAP," jelas Hestu.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Hestu menambahkan agar WP menggunakan layanan PJAP yang sudah resmi bekerja sama dengan DJP. PJAP yang resmi disebut telah memenuhi kriteria DJP untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada WP sebagaimana diatur dalam Perdirektur-jenderal Pajak No.11/2019.

Salah satu syarat teknis yang harus dipenuhi agar bisa menjadi PJAP adalah seluruh infrastruktur teknologi informasi berada di Indonesia, termasuk pusat data dan pusat pemulihan bencana. Kemudian calon PJAP harus memenuhi standar kualitas layanan dan menandatangani service level agreement (SLA) yang ditentukan DJP.

Adapun terkait dengan kendala hambatan pengiriman kode verifikasi ke email WP, DJP sudah menyelesaikannya. Pelayanan berbasis elektronik mulai berangsur normal sejak kemarin, Jumat (21/2/2020) malam. Pengiriman kode verifikasi e-Filing di DJP Online sudah berjalan lancar. (kaw)

Baca Juga: Cara Melapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 Melalui e-Bupot
Topik : kode verifikasi, SPT, pelaporan SPT, DJP Online, DJP, Gmail, e-Filing, token, OTP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Senin, 06 April 2020 | 11:56 WIB
SINGAPURA
Senin, 06 April 2020 | 11:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA