Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Roadmap Pembiayaan Utang Disarankan Masuk APBN, Seperti Apa?

A+
A-
0
A+
A-
0
Roadmap Pembiayaan Utang Disarankan Masuk APBN, Seperti Apa?

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyarankan Panitia Kerja (Panja) RUU APBN 2022 membentuk tim perumus (timus) yang menyusun roadmap kebijakan pembiayaan utang. Said menyarankan agar peta jalan pembiayaan tersebut dimasukkan dalam APBN.

Said mengatakan roadmap itu akan menjadi panduan bagi pemerintah dalam melakukan pembiayaan utang setiap tahunnya. Menurutnya, roadmap tersebut perlu dibuat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Roadmap bakal menjadi rekomendasi dan panduan yang mengikat. Kalau perlu dituangkan dalam UU APBN yang kita bahas bersama," katanya dalam rapat Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembaiayaan RAPBN 2022, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Said mengatakan timus dapat menggunakan berbagai referensi dalam menyusun roadmap kebijakan pembiayaan utang. Misalnya, rekomendasi kebijakan utang dari IMF Financing and Debt Service Relief.

Menurutnya, roadmap kebijakan pembiayaan utang juga dapat digunakan untuk mengarahkan porsi kepemilikan surat berharga negara (SBN) ke arah bilateral agar pembelian oleh Bank Indonesia dan perbankan menurun. Alasannya, pembelian SBN yang terlalu besar oleh perbankan dapat mengurangi kemampuan bank memberikan likuiditas kepada sektor produktif.

Selain itu, dia juga berharap penetrasi investor dari dalam negeri terus diperdalam dengan penerbitan SBN berdenominasi rupiah.

Baca Juga: Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

"Harapan kami penerbitan utang dalam bentuk dolar AS, euro, yen, bisa dikurangi," ujarnya.

Said menyebut pemerintah masih membutuhkan utang pada 2022, sembari berupaya mengembalikan defisit ke level di bawah 3% pada 2023. Selama pandemi Covid-19, menurutnya, utang telah menjadi instrumen countercyclical yang dikelola untuk mendukung kebijakan ekspansif dalam koridor konsolidasi fiskal.

Pembiayaan utang pada RAPBN 2022 direncanakan senilai Rp973,583 triliun dengan defisit anggaran Rp868 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, pembiayaan utang idealnya senilai dengan defisit sehingga selisihnya harus terus dikurangi secara bertahap. (sap)

Baca Juga: Didorong Pajak dan Utang, Cadangan Devisa Kembali Naik di November

Topik : APBN 2022, defisit anggaran, utang, PDB, pembiayaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 21 November 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tingkatkan Kualitas SDM, Indonesia Dapat Pinjaman Rp7,13 Triliun

Kamis, 18 November 2021 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Target Setoran Pajak Penghasilan 2022 Turun, Ini Penjelasan DJP

Rabu, 17 November 2021 | 16:19 WIB
RESENSI BUKU

Kupas Tuntas Penyelesaian Utang Pajak Saat Usaha Mengalami Kepailitan

Selasa, 16 November 2021 | 11:53 WIB
APBN 2021

Hingga Oktober 2021, Defisit APBN Capai 3,29% dari PDB

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Cara Bayar Pajak Kendaraan via ATM untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat