Syarat Pengukuhan PKP Virtual Office

Pertanyaan:

Saya baru memulai bisnis rintisan dengan menyewa kantor vitual (virtual office) di suatu kawasan perkantoran di Jakarta. Saya ingin mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Bagaimanakah ketentuannya di Indonesia?

Rahmat, Jakarta.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Rahmat. Belakangan ini keberadaan virtual office  memang mulai jadi tren. Beberapa gedung perkantoran menyediakan virtual officeuntuk digunakan oleh pihak lain.

Menteri Keuangan juga telah mengatur masalah virtual office  ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

PMK 147 ini mendefinisikan kantor virtual (virtual office) atau kantor bersama (co-working space), adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (serviced office).

Sebelum terbitnya PMK 147/ 2017  ini, terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya kantor virtual untuk dikukuhkan sebagai  PKP. Sebagian tidak membolehkan karena akan menjadi masalah bagi kantor pajak. Sebaliknya bagi pengusaha yang nakal, kantor virtual dapat dijadikan “tempat bersembunyi”.

Untuk itu, PMK ini memberikan beberapa syarat agar kantor virtual diperbolehkan sebagai tempat permohonan PKP. Pasal 45 dan Pasal 46 PMK147/2017 mengatur bahwa pengusaha dapat menggunakan jasa kantor virtual sebagai tempat pelaporan usaha. 

Berikut merupakan syarat kantor virtual agar dapat digunakan sebagai alamat pengukuhan PKP:

• Pengusaha pengguna jasa kantor virtual dimaksud memiliki izin usaha atau dokumen sejenis lainnya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan
• Terpenuhinya kondisi pengelola kantor virtual sebagai berikut:
  • telah dikukuhkan sebagai PKP;
  • menyediakan ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP; dan
  • secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor.

Persyaratan tersebut berlaku baik untuk orang pribadi maupun badan.

Demikian penjelasan Kami. Semoga membantu. (Disclaimer)