Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak Direstui DPR, Tarif PPh Badan Jadi 8%

A+
A-
12
A+
A-
12
Reformasi Pajak Direstui DPR, Tarif PPh Badan Jadi 8%

Presiden Brazil Jair Bolsonaro menghadiri upacara peringatan 1000 hari pemerintahannya di Istana Planalto di Brasilia, Brazil, Senin (27/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Ueslei Marcelino/aww/cfo

RIO DE JANEIRO, DDTCNews – Proses reformasi pajak yang diupayakan pemerintah melalui RUU pajak menemui titik terang. Parlemen Brasil menyetujui untuk merevisi ketentuan perpajakan yang saat ini berlaku.

Upaya penyusunan RUU pajak sebelumnya sempat mentok karena voting yang kembali tertunda. Sejumlah klausul yang diajukan pemerintah pun mendapat penolakan dari DPR.

"Proses ini membuat publik berpikir bahwa reformasi pajak akan gagal. Namun ternyata, DPR sepertinya akan menyetujui dan mengamendemen aturan baru yang disampaikan," tulis International Tax Review dalam tajuknya, Jumat (8/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

RUU tentang pajak ini disetujui September lalu. Deputi Celso Sabino menjadi deputi yang pertama kali memberikan persetujuan, disusul dengan 40 deputi lainnya. Perlu diketahui bahwa reformasi pajak yang dilakukan mencakup banyak aspek dalam perpajakan Brasil. Beberapa aspek penting yang diatur dalam RUU pajak Negeri Samba antara lain:

Pajak Atas Dividen
Brasil kini mengenakan tarif pajak 15% bagi dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri. Ketentuan ini berlaku mulai 2022 bagi dividen yang berasal dari laba ditahan.

Terdapat pengeculian yang diberikan kepada dividen dari legal entities. Yang termasuk di dalamnya adalah dividen dari perusahaan yang memiliki rezim pajak opsional (Simples Nacional), dividen yang diterima residen dari perusahaan deemed profit, dan dividen yang diterima oleh controller perusahaan yang memegang setidaknya 10% dari saham tersebut.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Tambahan keuntungan modal juga tidak akan dikenakan pajak apabila selama 5 tahun terakhir modal itu tidak dijual kembali ke pemegang saham. Selain itu, biaya akuisisi sahamnya harus sama dengan nol.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)
Tarif PPh Badan kini turun menjadi 8% dari yang semula 15%. Selanjutnya terdapat biaya pemeliharaan tambahan sebesar 10% yang akan dikenakan pada setiap laba yang melebihi BRL 240.000. Tarif pajak kontribusi sosial juga berubah dari 9% menjadi 8%.

Reorganisasi Perusahaan dan Distribusi Hidden Profit
Bagi perusahaan yang ingin membayar dividen atau mengurangi modal dengan memberikan aset yang dimiliki kepada pemegang saham maka nilainya harus mengacu pada nilai pasar. Kelebihan nilai aset dari nilai pasar nantinya akan dikenakan pajak.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Selain itu ada perubahan terkait aturan dan dokumentasi untuk transaksi yang terjadi antar grup perusahaan. Pembaruan ini di antaranya terkait dengan bunga, sewa, royalti, beban yang dibayar oleh perusahaan, pembatalan utang, dan lain-lain.

Dana Ekuitas Swasta (Private Equity Funds)
Pemajakan dilakukan atas profit stock dari dana eksklusif maupun tertutup. Laba yang dibayarkan sampai dengan 31 Mei 2022 atau menggunakan skema 24 kali angsuran akan dikenakan tarif 6%. Sementara untuk pembayaran sampai dengan 15 November 2022 akan dikenakan tarif 15%.

RUU ini telah diserahkan kepada senat untuk disahkan menjadi UU. Targetnya, aturan baru tentang perpajakan Brasil ini bisa diundangkan sebelum akhir 2021 dan mulai berlaku tahun depan. (tradiva sandriana/sap)

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan

Topik : reformasi pajak, pajak internasional, PPh badan, Brasil

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya