Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Realisasi Dana PEN 19,2%, Begini Perinciannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Realisasi Dana PEN 19,2%, Begini Perinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja APBN 2021 hingga akhir Maret 2021. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi anggaran program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada kuartal I/2021 mencapai Rp134,07 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara 19,2% dari total pagu Rp699,43 triliun. Menurutnya, realisasi itu berasal dari berbagai klaster stimulus, mulai dari kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga dukungan pemulihan dunia usaha.

"Ini terutama pengadaan vaksin hingga business initiatives oleh kementerian lembaga untuk mengembalikan perekonomian," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/4/2021).

Baca Juga: PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Sri Mulyani memerinci realisasi anggaran klaster kesehatan senilai Rp18,59 triliun atau 11% dari pagu Rp175,52 triliun. Anggaran itu digunakan untuk belanja testing dan tracing, biaya perawatan 99.000 pasien, insentif tenaga kesehatan, dan pembelian obat Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga memakai dana tersebut untuk komunikasi kampanye 3M, 3T, vaksinasi, insentif perpajakan di bidang kesehatan, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk 17,96 juta orang.

Pada klaster perlindungan sosial, realisasi anggarannya senilai Rp47,92 triliun atau 32% dari total anggaran Rp150,99 triliun. Pemanfaatannya meliputi program keluarga harapan (PKH) untuk 9,7 juta keluarga penerima manfaat, (KPM), kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, dan bansos tunai untuk 9,59 juta KPM.

Baca Juga: Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Selain itu, ada bantuan langsung tunai (BLT) dana desa untuk 2,45 juta KPM, kartu prakerja untuk 2,4 juta orang, serta bantuan kuota internet untuk 26,99 juta peserta dan tenaga didik.

Kemudian, pada program prioritas kementerian/lembaga (K/L), realisasi anggaran Rp14,9 triliun atau 12% dari pagu Rp125,17 triliun. Penggunaannya yakni untuk program padat karya K/L bagi 272,1 tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta kawasan industri untuk pengembangan kawasan strategis serta program penanaman modal.

Pada klaster dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi, realisasi anggarannya Rp37,71 triliun atau 20% dari pagu Rp191,13 triliun. Realisasi tersebut untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM.

Baca Juga: Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Adapun pada insentif usaha, anggaran terealisasi Rp14,95 triliun atau 26% dari pagu Rp56,72 triliun. Insentif yang terealisasi yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 88.235 pemberi kerja dan PPh final UMKM DTP untuk 248.275 wajib pajak.

Selain itu, ada insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor untuk 14.877 wajib pajak, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk 63.530 wajib pajak, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat untuk 367 wajib pajak, serta penurunan tarif PPh badan yang telah dimanfaatkan seluruh wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah
Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, insentif pajak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah