Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Protes Kenaikan Pajak, Warga Yordania Demo Besar-besaran

0
0

AMMAN, DDTCNews – Demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Yordania terjadi dalam rangka menuntut pengunduran Perdana Menteri Hani Mulko. Demo yang berlangsung selama 4 hari berturut-turut ini merupakan aksi penolakan warga atas kenaikan tarif pajak.

Hari Minggu (3/6) di Amman, para pengunjuk rasa berbaris menuju kantor PM Yordania dan membakar ban, bahkan di beberapa daerah terjadi bentrokan dengan aparat polisi yang berusaha menahan para demonstran.

Game over, pemerintah pencuri. Warga negara Yordania bukan mesin ATM,” teriak para pengunjuk rasa di Amman, Minggu (3/6).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Koordinator pengunjuk rasa mendesak Raja Yordania, Raja Abdullah II, untuk membatalkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak. Desakan itu beralasan tarif pajak menyasar kepada warga miskin yang tidak proporsional. Sejumlah serikat pekerja dan asosiasi profesional dengan setengah juta anggota merencanakan mogok satu hari yakni pada Rabu (6/6) untuk menekan tuntutan tersebut.

"Pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor," kata seorang analis Nidal Mansour seperti dilansir Washingtonpost.com.

Di samping itu, sekutu barat kerajaan Yordania melihat hal itu sebagai tanda keresahan sosial yang memprihatinkan. Mengingat negara ini terkenal sebagai negara yang reatif stabil di antara negara yang bergejolak.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Pada awalnya, kenaikan tarif pajak ini diawali oleh serangkaian kenaikan harga, kenaikan tarif yang paling terkini yakni tarif bahan bakar. Namun awal pekan ini, Raja Abdullah II menunda kenaikan harga bahan bakar selama bulan Ramadhan.

Selain itu, kabarnya Raja Abdullah II telah meminta PM Hani Mulki untuk menghadap ke istana kerajaan pada Senin (4/6). Hal ini menimbulkan spekulasi terkait Raja Abdullah II akan mengakhiri masa jabatan PM tersebut.

Raja Yordania memiliki keputusan akhir dalam seluruh masalah kebijakan, tetapi dia tetap memposisikan dirinya berada di luar pertarungan politik. Raja Abdullah II kerap mengubah atau membubarkan pemerintah sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik.

Baca Juga: Tunggak Pajak, 68 Koleksi Lukisan Mewah Miliarder Ini Dilelang

Raja Abdullah II sempat menegaskan masyarakat Yordania tidak dapat menanggung seluruh beban reformasi ekonomi. (Amu)

Game over, pemerintah pencuri. Warga negara Yordania bukan mesin ATM,” teriak para pengunjuk rasa di Amman, Minggu (3/6).

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Koordinator pengunjuk rasa mendesak Raja Yordania, Raja Abdullah II, untuk membatalkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak. Desakan itu beralasan tarif pajak menyasar kepada warga miskin yang tidak proporsional. Sejumlah serikat pekerja dan asosiasi profesional dengan setengah juta anggota merencanakan mogok satu hari yakni pada Rabu (6/6) untuk menekan tuntutan tersebut.

"Pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor," kata seorang analis Nidal Mansour seperti dilansir Washingtonpost.com.

Di samping itu, sekutu barat kerajaan Yordania melihat hal itu sebagai tanda keresahan sosial yang memprihatinkan. Mengingat negara ini terkenal sebagai negara yang reatif stabil di antara negara yang bergejolak.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Pada awalnya, kenaikan tarif pajak ini diawali oleh serangkaian kenaikan harga, kenaikan tarif yang paling terkini yakni tarif bahan bakar. Namun awal pekan ini, Raja Abdullah II menunda kenaikan harga bahan bakar selama bulan Ramadhan.

Selain itu, kabarnya Raja Abdullah II telah meminta PM Hani Mulki untuk menghadap ke istana kerajaan pada Senin (4/6). Hal ini menimbulkan spekulasi terkait Raja Abdullah II akan mengakhiri masa jabatan PM tersebut.

Raja Yordania memiliki keputusan akhir dalam seluruh masalah kebijakan, tetapi dia tetap memposisikan dirinya berada di luar pertarungan politik. Raja Abdullah II kerap mengubah atau membubarkan pemerintah sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik.

Baca Juga: Tunggak Pajak, 68 Koleksi Lukisan Mewah Miliarder Ini Dilelang

Raja Abdullah II sempat menegaskan masyarakat Yordania tidak dapat menanggung seluruh beban reformasi ekonomi. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, kenaikan pajak, yordania
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA