Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Protes Kenaikan Pajak, Warga Yordania Demo Besar-besaran

A+
A-
0
A+
A-
0
Protes Kenaikan Pajak, Warga Yordania Demo Besar-besaran

AMMAN, DDTCNews – Demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Yordania terjadi dalam rangka menuntut pengunduran Perdana Menteri Hani Mulko. Demo yang berlangsung selama 4 hari berturut-turut ini merupakan aksi penolakan warga atas kenaikan tarif pajak.

Hari Minggu (3/6) di Amman, para pengunjuk rasa berbaris menuju kantor PM Yordania dan membakar ban, bahkan di beberapa daerah terjadi bentrokan dengan aparat polisi yang berusaha menahan para demonstran.

Game over, pemerintah pencuri. Warga negara Yordania bukan mesin ATM,” teriak para pengunjuk rasa di Amman, Minggu (3/6).

Baca Juga: Penerimaan Pajak Bakal Dipenuhi Lewat Penindakan Pajak

Koordinator pengunjuk rasa mendesak Raja Yordania, Raja Abdullah II, untuk membatalkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak. Desakan itu beralasan tarif pajak menyasar kepada warga miskin yang tidak proporsional. Sejumlah serikat pekerja dan asosiasi profesional dengan setengah juta anggota merencanakan mogok satu hari yakni pada Rabu (6/6) untuk menekan tuntutan tersebut.

"Pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor," kata seorang analis Nidal Mansour seperti dilansir Washingtonpost.com.

Di samping itu, sekutu barat kerajaan Yordania melihat hal itu sebagai tanda keresahan sosial yang memprihatinkan. Mengingat negara ini terkenal sebagai negara yang reatif stabil di antara negara yang bergejolak.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Pada awalnya, kenaikan tarif pajak ini diawali oleh serangkaian kenaikan harga, kenaikan tarif yang paling terkini yakni tarif bahan bakar. Namun awal pekan ini, Raja Abdullah II menunda kenaikan harga bahan bakar selama bulan Ramadhan.

Selain itu, kabarnya Raja Abdullah II telah meminta PM Hani Mulki untuk menghadap ke istana kerajaan pada Senin (4/6). Hal ini menimbulkan spekulasi terkait Raja Abdullah II akan mengakhiri masa jabatan PM tersebut.

Raja Yordania memiliki keputusan akhir dalam seluruh masalah kebijakan, tetapi dia tetap memposisikan dirinya berada di luar pertarungan politik. Raja Abdullah II kerap mengubah atau membubarkan pemerintah sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Raja Abdullah II sempat menegaskan masyarakat Yordania tidak dapat menanggung seluruh beban reformasi ekonomi. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, kenaikan pajak, yordania
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Januari 2019 | 09:42 WIB
CHINA
Senin, 14 Januari 2019 | 14:31 WIB
QATAR
Senin, 14 Januari 2019 | 09:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 03 Januari 2019 | 09:02 WIB
TIONGKOK
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021